Aliansi Demokrasi Papua Kecam Persekusi Mahasiswa di Surabaya

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim bersiap masuk ke dalam Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Sabtu, 17 Agustus 2019. Sebanyak 43 orang dibawa oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangannya. ANTARA/Didik Suhartono

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) mengutuk keras praktik persekusi atas dasar rasis dan stigma terhadap mahasiswa Papua di Asrama mahasiswa di Surabaya, dan Malang. Menurut mereka peristiwa tersebut dibiarkan oleh institusi negara.

Direktur ALDP, Latifah Anum Siregar, mengatakan dalam peristiwa itu institusi negara tidak bertindak adil dan profesional. Bahkan terkesan melakukan pembiaran sehingga praktik penghakiman massa dan merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan terus terjadi.

"Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh mahasiswa Papua di Surabaya perlu dilakukan pembuktian secara hukum," tutur Latifah dalam keterangan tertulis, Senin 19 Agustus 2019.

Latifah menyebut Indonesia gagal sebagai bangsa yang majemuk sebab perilaku tersebut ia nilai inklusif, maka sikap toleransi dan nondiskriminasi masih sulit untuk diwujudkan. Ia menyebut tindakan itu sebagai rasis dan stigma terhadap masyarakat Papua.

Sebelumnya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI pada Sabtu lalu, 17 Agustus 2019, terjadi penggerebekan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Nomor 10, Pacar Keling, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Penggerebekan dilakukan oleh aparat TNI diikuti pengepungan Satpol PP dan ormas. Sebanyak 43 mahasiswa digelandang ke Kantor Polres Surabaya.

Diduga penggerebekan dipicu kesalahpahaman setelah Bendera Merah Putih milik Pemerintah Kota Surabaya jatuh di depan asrama. Sedangkan di Malang terjadi bentrokan polisi dengan mahasiswa asal Papua yang demonstrasi pada 15 Agustus 2019.

Adapun ALDP menyerukan agar Pemerintah Provinsi Papua berkomunikasi dengan pemerintah di Kota Malang, Surabaya, dan kota lainnya yang menjadi destinasi pendidikan, untuk merawat hubungan yang harmonis antar etnis. Selain itu, mereka mendorong agar TNI, Polri, dan Kemendagri untuk menindak tegas aparaturnya yang terlibat dalam praktik rasis dan stigmatisasi.






Puluhan Mahasiswa UGM Terima Beasiswa Freeport

7 jam lalu

Puluhan Mahasiswa UGM Terima Beasiswa Freeport

50 mahasiswa UGM menerima beasiswa untuk satu semester sebesar Rp 5 juta dan 10 mahasiswa asal Papua menerima beasiswa biaya kuliah hingga lulus,


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

1 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

2 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

4 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

4 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

5 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

6 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.