Rusuh di Papua Barat, Polisi: Negosiasi Masih Terhambat

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi kerusuhan. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO

TEMPO.CO, Jakarta - Kerusuhan masih belum reda di Kota Manokwari, Papua Barat. Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda, dan Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakatoni terjun ke lokasi aksi untuk bernegosiasi dengan para demonstran.

"Negosiasi masih terus dilakukan, baik oleh Kapolda, Pangdam maupun Wagub, saat ini beliau bertiga langsung menemui para pengunjuk rasa," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, di kantornya Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Namun, menurut Dedi, proses negosiasi itu terhambat oleh massa yang masih beringas. Dia mengatakan saat ketiga pejabat itu menemui pengunjuk rasa, mereka dilempari batu oleh beberapa demonstran. Walhasil, negosiasi mesti ditunda. "Sementara pasukan mundur dulu, untuk meredam dulu, situasi agar massa lebih tenang dulu," kata dia.

Dedi berujar bila situasi sudah kondusif, negosiasi bakal dilanjutkan. Kapolda, Pangdam dan Wagub, kata dia, bakal menemui para pengunjuk rasa lagi. Dedi mengatakan tokoh masyarakat Manokwari juga dilibatkan dalam negosiasi.

Kerusuhan di Manokwari pecah pada Senin, 19 Agustus 2019. Sejumlah fasilitas umum dirusak, salah satunya Gedung DPRD Papua Barat yang dibakar oleh massa.

Kerusuhan ini diduga merupakan buntut dari protes warga Manokwari atas perlakuan aparat keamanan atas mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.






UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

6 menit lalu

UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

Selain memberikan beasiswa kepada 60 mahasiswa, PT Freeport Indonesia juga mengucurkan dana penelitian senilai Rp 1,5 miliar.


Hari Ini di 2010, Banjir Bandang di Wasior yang Tewaskan 158 Orang dan 145 Lainnya Hilang

1 hari lalu

Hari Ini di 2010, Banjir Bandang di Wasior yang Tewaskan 158 Orang dan 145 Lainnya Hilang

Selain korban jiwa, peristiwa banjir bandang menyebabkan banyak infrastruktur di Wasior hancur termasuk lapangan udara di Wasior,


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

1 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

2 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

4 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

5 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

5 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

5 hari lalu

Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

Kemenhub meresmikan 5 (lima) unit kapal negara patroli untuk memperkuat armada di wilayah timur Indonesia.