Ombudsman: Pembatalan Undangan GKR Hemas oleh MPR Maladministrasi

Reporter

GKR Hemas. ANTARA/Noveradika

TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu prihatin terhadap surat Sekretaris Jenderal MPR RI berisi pembatalan undangan menghadiri Sidang Tahunan MPR kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu Hemas. “Tindakan ini berpotensi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur,” kata Ninik dalam konferensi pers bersama Gerakan Perempuan di Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2019.

Menurut Ninik, maladministrasi itu berpotensi terjadi karena Sekjen MPR RI mendasarkan pembatalan undangan GKR Hemas pada Keputusan Badan Kehormatan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 yang memberhentikan permaisuri Sultan Hamengku Buwono X itu dari senator. Padahal, kata Ninik, anggota DPD diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Presiden.

“Sepanjang anggota DPD RI yang bersangkutan diangkat berdasarkan Keputusan Presiden, dan tidak ada Keputusan Presiden yang menganulir hal itu, artinya tindakan Sekjen MPR RI itu jelas menyalahi prosedur yang berlaku,” kata Ninik.

Ninik juga melihat keputusan Badan Kehormatan DPD RI itu menunjukkan maladministrasi berupa indikasi penyalahgunaan wewenang. Sebab, keputusan Badan Kehormatan itu diambil dengan pertimbangan GKR Hemas tidak pernah hadir dalam sidang-sidang DPD. "Padahal, anggota DPD RI tersebut (GKR Hemas) tidak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas ketidakhadirannya,” ujar Ninik.

Ninik yang juga mantan komisioner Komnas Perempuan ini menilai pembatalan undangan GKR Hemas merupakan diskriminasi lantaran ada upaya peminggiran kepada perempuan anggota DPD. Apalagi didasari atas sikap politik GKR Hemas yang menolak untuk mengakui kepemimpinan DPD RI saat ini. “Di tengah upaya mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, tindakan ini sangat diskriminatif kepada perempuan,” ujar Ninik.

Sebelumnya, Sekjen MPR RI membatalkan undangan menghadiri Sidang Tahunan MPR kepada Anggota GKR Hemas yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2014-2019. GKR Hemas yang sudah menerima undangan secara sepihak dicabut melalui surat Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek dan surat Sekjen MPR  Ma'ruf Cahyono.

Dua surat tersebut diterima oleh GKR Hemas pada pukul 02.00 dan 04.00, Jumat, 16 Agustus 2019. "Ini kado buruk 74 Tahun Kemerdekaan RI pada gerakan perempuan Indonesia," kata Ninik.

HALIDA BUNGA FISANDRA






Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

1 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

1 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


Bamsoet Dukung Kendaraan Listrik KTT G20 Diserahkan ke Pemprov Bali

2 hari lalu

Bamsoet Dukung Kendaraan Listrik KTT G20 Diserahkan ke Pemprov Bali

Sehingga bisa menjadi stimulus Bali dalam mempercepat migrasi kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke kendaraan masa depan bermotor listrik.


Bamsoet: IMI Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Pemilik KTA IMI

3 hari lalu

Bamsoet: IMI Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Pemilik KTA IMI

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Hernanto menandatangani nota kesepahaman antara IMI dengan KAI.


Bamsoet Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

3 hari lalu

Bamsoet Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan indeks inklusi keuangan Indonesia.


Bamsoet: GBN Bangun Nasionalisme melalui Budaya

3 hari lalu

Bamsoet: GBN Bangun Nasionalisme melalui Budaya

Seni dan budaya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan.


Bamsoet: PPHN untuk Hadapi Tantangan Perubahan Zaman

4 hari lalu

Bamsoet: PPHN untuk Hadapi Tantangan Perubahan Zaman

Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) mendorong pemerintah dan semua elemen bangsa bersepakat memprioritaskan respons negara-bangsa terhadap semua tantangan riel itu.


MPR Bedah Buku Karya Fadel Muhamad

4 hari lalu

MPR Bedah Buku Karya Fadel Muhamad

Agar keberlangsungan menyiapkan SDM generasi muda Gorontalo berjalan berkelanjutan, Fadel juga mengupayakan lahirnya perguruan tinggi.


MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

4 hari lalu

MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Para pengusaha merupakan orang yang telah banyak memberi kontribusi yang penting bagi bangsa, negara, dan masyarakat.


Jazilul Fawaid: Sikap MPR Tegas tentang Reforma Agraria

4 hari lalu

Jazilul Fawaid: Sikap MPR Tegas tentang Reforma Agraria

ratusan massa dari Komiten Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) diijinkan masuk ke dalam komplek wakil rakyat. Dengan berbaris rapi mereka memasuki Gedung Nusantara V.