Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman: Pembatalan Undangan GKR Hemas oleh MPR Maladministrasi

Reporter

image-gnews
GKR Hemas. ANTARA/Noveradika
GKR Hemas. ANTARA/Noveradika
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu prihatin terhadap surat Sekretaris Jenderal MPR RI berisi pembatalan undangan menghadiri Sidang Tahunan MPR kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu Hemas. “Tindakan ini berpotensi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur,” kata Ninik dalam konferensi pers bersama Gerakan Perempuan di Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2019.

Menurut Ninik, maladministrasi itu berpotensi terjadi karena Sekjen MPR RI mendasarkan pembatalan undangan GKR Hemas pada Keputusan Badan Kehormatan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 yang memberhentikan permaisuri Sultan Hamengku Buwono X itu dari senator. Padahal, kata Ninik, anggota DPD diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Presiden.

“Sepanjang anggota DPD RI yang bersangkutan diangkat berdasarkan Keputusan Presiden, dan tidak ada Keputusan Presiden yang menganulir hal itu, artinya tindakan Sekjen MPR RI itu jelas menyalahi prosedur yang berlaku,” kata Ninik.

Ninik juga melihat keputusan Badan Kehormatan DPD RI itu menunjukkan maladministrasi berupa indikasi penyalahgunaan wewenang. Sebab, keputusan Badan Kehormatan itu diambil dengan pertimbangan GKR Hemas tidak pernah hadir dalam sidang-sidang DPD. "Padahal, anggota DPD RI tersebut (GKR Hemas) tidak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas ketidakhadirannya,” ujar Ninik.

Ninik yang juga mantan komisioner Komnas Perempuan ini menilai pembatalan undangan GKR Hemas merupakan diskriminasi lantaran ada upaya peminggiran kepada perempuan anggota DPD. Apalagi didasari atas sikap politik GKR Hemas yang menolak untuk mengakui kepemimpinan DPD RI saat ini. “Di tengah upaya mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, tindakan ini sangat diskriminatif kepada perempuan,” ujar Ninik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Sekjen MPR RI membatalkan undangan menghadiri Sidang Tahunan MPR kepada Anggota GKR Hemas yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2014-2019. GKR Hemas yang sudah menerima undangan secara sepihak dicabut melalui surat Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek dan surat Sekjen MPR  Ma'ruf Cahyono.

Dua surat tersebut diterima oleh GKR Hemas pada pukul 02.00 dan 04.00, Jumat, 16 Agustus 2019. "Ini kado buruk 74 Tahun Kemerdekaan RI pada gerakan perempuan Indonesia," kata Ninik.

HALIDA BUNGA FISANDRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman: Turunkan Target Swasembada Beras 100 Persen, Terima Saja Kalau RI Butuh Impor

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Ombudsman: Turunkan Target Swasembada Beras 100 Persen, Terima Saja Kalau RI Butuh Impor

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan pemangku kebijakan negara tak perlu menggunakan target swasembada produksi beras 100 persen.


Masih Pakai Kuli Panggul, Ombudsman Minta Bulog Adopsi Teknologi untuk Percepat Bongkar Muat

2 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa memang ada gangguan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras pada 2023, dan mengimpor 2 juta ton lagi pada 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Masih Pakai Kuli Panggul, Ombudsman Minta Bulog Adopsi Teknologi untuk Percepat Bongkar Muat

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengkritik pengiriman dan bongkar muat beras impor oleh Bulog yang terbilang lama.


Pro-Kontra Bansos Beras: Jokowi Berniat Setop di Bulan Juni, Ombudsman Minta Dilanjutkan

2 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Pro-Kontra Bansos Beras: Jokowi Berniat Setop di Bulan Juni, Ombudsman Minta Dilanjutkan

Presiden Jokowi menghentikan bansos beras pada Juni karena keterbatasan APBN, namun Ombudsman menilai harus dilanjutkan karena banyak warga miskin.


Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

2 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

Garuda Indonesia dan Citilink menyediakan 42 ribu kursi dengan diskon tiket 75 persen di momentum Idul Fitri 2024 rute penerbangan ke Jakarta.


Ombudsman Kritisi Pemerintah yang Lambat Putuskan Impor Beras: Buatlah Rencana Jangka Panjang

3 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa memang ada gangguan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras pada 2023, dan mengimpor 2 juta ton lagi pada 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Ombudsman Kritisi Pemerintah yang Lambat Putuskan Impor Beras: Buatlah Rencana Jangka Panjang

Ombudsman RI menilai pemerintah terlalu lambat dalam membuat keputusan importasi beras. Selain lambat mengambil keputusan, akhirnya kedatangan barangnya juga telat.


Harga Beras Tinggi, antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman RI

3 hari lalu

Warga antre mendapatkan kupon pembelian beras pada Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu 6 Maret 2024. Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan tiga ton beras SPHP, telur, minyak goreng, terigu, dan sayuran dalam menstabilkan pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Harga Beras Tinggi, antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman RI

Jokowi mengatakan pemerintah dilema antara kepentingan petani dan konsumen dalam menekan harga beras, sementara Ombudsman RI curiga ada penyalahgunaan


Stok Beras SPHP Banyak tapi Harga Masih Tinggi, Ombudsman Duga Ada Dua Faktor Penyebab

3 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Stok Beras SPHP Banyak tapi Harga Masih Tinggi, Ombudsman Duga Ada Dua Faktor Penyebab

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika heran mengapa harga beras di pasar masih mahal, meskipun pemerintah telah menggelontorkan ratusan ribu ton beras untuk SPHP.


Ombudsman RI Minta Bansos Pangan Diperpanjang: Masih Banyak Warga Miskin

3 hari lalu

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Ombudsman RI Minta Bansos Pangan Diperpanjang: Masih Banyak Warga Miskin

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika berharap pemerintah memperpanjang bansos pangan karena jumlah warga miskin masih banyak.


Ma'ruf Amin Minta Penyelenggara Layanan Publik Tak Kerja Biasa-biasa Saja

4 hari lalu

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada Peresmian Pasar Rakyat Pariaman, Sumatera Barat. ANTARA/Diskominfo Pariaman
Ma'ruf Amin Minta Penyelenggara Layanan Publik Tak Kerja Biasa-biasa Saja

Wapres Ma'ruf Amin meminta layanan publik harus bisa diakses seluruh lapisan masyarakat dan tidak berbelit-belit.


Penyusunan RTRW IKN Diduga Tak Libatkan Warga, Jatam Kaltim Desak Ombudsman Turun Tangan

7 hari lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 22 Agustus 2023. Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Penyusunan RTRW IKN Diduga Tak Libatkan Warga, Jatam Kaltim Desak Ombudsman Turun Tangan

Jatam Kaltim juga mendesak Komnas HAM untuk segera merespons dan turun menyelidiki pelanggaran HAM di kawasan IKN.