Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Masyarakat Paparkan Bahaya RUU Keamanan Siber

image-gnews
Al Araf dari Imparsial, Erwin Natosmal dari Indonesian Legal Rountable, Wahyudi Djafar dari Elsam, Ikhsan Yosairi dari SETARA Institute, dan Anton Ali Abas Institute of Democracy, dalam konferensi Koalisi Masyarakat Sipil terkait RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad, 18 Agustus 2019. Tempo/Egi Adyatama
Al Araf dari Imparsial, Erwin Natosmal dari Indonesian Legal Rountable, Wahyudi Djafar dari Elsam, Ikhsan Yosairi dari SETARA Institute, dan Anton Ali Abas Institute of Democracy, dalam konferensi Koalisi Masyarakat Sipil terkait RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad, 18 Agustus 2019. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber, yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan sipil. Mereka menilai dari draf yang muncul, RUU Keamanan Siber ini memberi wewenang yang terlalu besar bagi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Hal ini salah satunya nampak dari pemberian wewenang yang sangat besar bagi BSSN untuk melakukan tindakan penapisan (screening) konten dan aplikasi elektronik," kata Al Araf dari Imparsial, Ahad, 18 Agustus 2019, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan.

Dalam rumusan RUU itu, disebutkan penapisan konten dan aplikasi elektronik dilakukan terhadap konten yang berbahaya. Namun, tak ada penjelasan definisi dan kriteria dari bahaya yang dimaksud.

Al Araf mengatakan RUU itu juga menyebut BSSN berwenang menentukan cakupan dan prosedur lanjutan dalam menangani perkara.

"Dari ketentuan ini, jelas terlihat bahwa RUU ini gagal menerjemahkan aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena dari perumusannya justru berpotensi akan mengancam kebebasan sipil," ujar Ikhsan Yosairi dari SETARA Institute.

Dengan porsi kewenangan yang begitu besar bagi BSSN, Ikhsan mengatakan RUU juga tak menghadirkan kerangka pengawasan bagi pelaksanaannya. Hal ini ia nilai berpotensi bagi adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Besarnya wewenang ini, juga dikhawatirkan justru membuat terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga lain. Ia mencontohkan fungsi penapisan konten dan aplikasi elektronik, selama ada di Undang-Undang Informasi dab Transaksi Elektronik.

Koalisi pun mengkritisi pembahasan RUU yang dibahas secara tergesa-gesa dan tanpa partisipasi publik. "Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan di balik pembahasan RUU ini," kata Al Araf.

Atas dasar ini, Koalisi Masyarakat Sipil meminta afar Dewan Perwakilan Rakyat menunda proses pembahasan RUU ini. Mereka juga diminta mengkaji ulang kebutuhab keamanan siber, identifikasi aktor dan kebutuhan tiap sektor, serta lebih banyak melibatkan pemangku kepentingan.

Selain itu, mereka juga meminta perumusan RUU Keamanan Siber ini menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia. "Hal ini demi menjamin keamanan individu, protokol, perangkat, data, jaringan, dan infrastruktur lainnya. Bukan sebaliknya, justru mengancam kebebasan sipil dan menciptakan ketidakamanan individu," kata Ihsyan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pakar Ungkap Situs Elaelo yang Diklaim Akan Menggantikan X Tidak Aman, Siapa di Baliknya?

18 jam lalu

Tampilan web Elaelo sebelum resmi diluncurkan. FOTO/elaelo.id/
Pakar Ungkap Situs Elaelo yang Diklaim Akan Menggantikan X Tidak Aman, Siapa di Baliknya?

Situs Elaelo dinilai memiliki tingkat keamanan yang rendah dan sulit untuk diakses.


Microsoft Tunda Pasang Fitur Recall, Khawatir soal Privasi dan Keamanan Siber

1 hari lalu

Ilustrasi Logo Microsoft. REUTERS/Dado Ruvic
Microsoft Tunda Pasang Fitur Recall, Khawatir soal Privasi dan Keamanan Siber

Laptop baru dengan Microsoft Windows mulai dikirimkan ke pelanggan tapi tanpa fitur Recall karena khawatir soal privasi dan keamanan siber.


Polemik Revisi UU TNI dan UU Polri, Berikut Pasal-pasal yang Disorot

15 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berangkulan saat ditanya awak media perihal bentrok anggota TNI AL dan Brimob Polda Papua Barat di Sorong. Keduanya juga bersalaman saat ditemui di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
Polemik Revisi UU TNI dan UU Polri, Berikut Pasal-pasal yang Disorot

Polemik RUU TNI dan RUU Polri mendapat sorotan dari aktivis pro demokrasi lantaran hal ini bisa memicu ancaman militer masuk ke ranah sipil seperti era Orba. Apa pasal-pasal yang disorot?


Apa Saja yang Dibahas dalam Revisi UU TNI? Ini Pasal yang Memungkinkan Peran TNI di Ranah Sipil Lagi

18 hari lalu

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Apa Saja yang Dibahas dalam Revisi UU TNI? Ini Pasal yang Memungkinkan Peran TNI di Ranah Sipil Lagi

Revisi UU TNI menuai polemik karena dianggap memunculkan kembali Dwifungsi ABRI, apa saja yang dibahas dalam Revisi UU TNI?


Polisi Bisa Awasi Ruang Siber di Revisi UU Polri, SAFENet Minta DPR Buat Batasan yang Jelas

19 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
Polisi Bisa Awasi Ruang Siber di Revisi UU Polri, SAFENet Minta DPR Buat Batasan yang Jelas

Revisi UU Polri dinilai harus disertai dengan mekanisme kontrol atau batasan yang jelas.


Kata Peneliti dan Pengamat soal Polisi Bisa Blokir dan Putus Akses Internet di Revisi UU Polri

19 hari lalu

Ilustrasi Internet Positif atau Internet Baik di Indonesia. Foto: Petir Garda Bhwana / tempo.co
Kata Peneliti dan Pengamat soal Polisi Bisa Blokir dan Putus Akses Internet di Revisi UU Polri

Aturan Polri dapat memblokir dan memutus akses internet di draf revisi UU Polri memantik perhatian publik. Peneliti dan pengamat bilang begini.


Revisi UU Polri Bikin Polisi Bisa Awasi Ruang Siber hingga Blokir Internet, Pengamat: Jadi Dilema

19 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
Revisi UU Polri Bikin Polisi Bisa Awasi Ruang Siber hingga Blokir Internet, Pengamat: Jadi Dilema

Kewenangan polisi untuk mengawasi ruang siber dan memblokir internet dalam revisi UU Polri menjadi pedang bermata dua.


Penambahan Wewenang Awasi Ruang Siber dalam Revisi UU Polri Dinilai Berpotensi Langgar Hak Sipil Warga

20 hari lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
Penambahan Wewenang Awasi Ruang Siber dalam Revisi UU Polri Dinilai Berpotensi Langgar Hak Sipil Warga

Kewenangan polisi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam revisi UU Polri memiliki potensi bertentangan dengan UU Perlindungan Data Pribadi.


Polri Bisa Lakukan Pengawasan hingga Pemblokiran Ruang Siber di Revisi UU Polri

20 hari lalu

Tersangka ditampilkan saat konferensi pers kasus judi online di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Dirtipidsiber menangkap 31 tersangka dari berbagai platform judi online ilegal dan terancam hukuman Tindak Pidana Pencucian Uang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Polri Bisa Lakukan Pengawasan hingga Pemblokiran Ruang Siber di Revisi UU Polri

Revisi UU Polri akan memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengamanan ruang Siber.


11 Juta Serangan Hacker Terjadi di Indonesia 2022-2023, Simak Perbandingannya dengan Negara Tetangga

22 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
11 Juta Serangan Hacker Terjadi di Indonesia 2022-2023, Simak Perbandingannya dengan Negara Tetangga

Serangan hacker di Indonesia menurun pada 2023 dan melonjak di Filipina dan Singapura.