Soal Pemindahan Ibu Kota, Fahri Hamzah Bicara Sejarah Jakarta

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah berbicara soal sejarah  Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Hal ini disampaikan Fahri menanggapi rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan.

    Fahri menuturkan, Jakarta dibuat dan didesain oleh presiden pertama Soekarno sebagai ibu kota. Dia berharap pemerintah memahami muasal bagaimana tanah Betawi ini menjadi ibu kota.

    "Sulit meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota. Terlalu bersejarah legacy (peninggalan) dari Bung Karno dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan dari kota ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Fahri cenderung sepakat dengan gagasan mantan Presiden Soeharto sebelumnya untuk memindahkan ibu kota ke Teluk Jakarta. Gagasan itu muncul setelah era Soeharto juga tak bisa memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat.

    Menurut Fahri, memindahkan ibu kota ke Teluk Jakarta lebih pas dan merepresentasikan tradisi negara maritim. "Karena itulah Jakarta ini Sunda Kelapa dan sebagainya itu sebetulnya melambangkan tradisi maritim."

    Fahri mengimbuhkan, dipindahkannya ibu kota negara ke tengah pulau justru akan menghilangkan tradisi maritim bangsa Indonesia. Dia juga menyinggung bahwa yang ingin dibangun ialah mentalitas pesisir.

    "Ya sudah dipindahkan ke Teluk Jakarta sebagai simbol dari kebangkitan pesisir," kata Fahri. "Jadi banyak hal dari Jakarta yang harus diceritakan dulu dan harus diomongin kepada masyarakat."

    Sebelumnya dalam pidato kenegaraan, Jokowi mengumumkan serta meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Namun Jokowi tak merinci lokasi tepat ke mana ibu kota negara baru bakal berlokasi.

    "Saudara-saudara, pada kesempatan yang bersejarah ini, saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.