PAN Usul Pimpinan MPR Ditambah Jadi 10 Kursi

Reporter

Editor

Amirullah

Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "MPR Rumah Kebangsaan" di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengusulkan penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia mengatakan usulan ini ia ajukan agar tidak ada keributan lagi perihal komposisi pimpinan MPR.

“Ini adalah politik akomodatif. Sama seperti periode 2014-2019, semua partai di DPR legowo untuk mengadakan tambahan pimpinan di MPR dan DPR,” kata Saleh saat dihubungi, Senin 12 Agustus 2019.

Saleh menyarankan sepuluh kursi di pimpinan MPR itu sembilan dari masing-masing fraksi, dan satu dari DPD.

Berkaca pada pimpinan MPR periode 2014-2019 yang bertambah dari lima menjadi delapan kursi, ia mengatakan seharusnya periode selanjutnya juga bisa melakukan hal serupa. Persoalan selanjutnya terkait posisi ketua, kata dia, bisa diputuskan melalui musyawarah.

“Kalau kemarin bisa, mestinya sekarang kan juga bisa. Soal siapa yang akan menjadi ketua, tinggal dimusyawarahkan saja,” ucapnya.

MPR, kata dia, adalah lembaga politik kebangsaan. Karena itu, sudah selayaknya semua unsur diakomodir di dalamnya. Ditambah, ada rencana melaksanakan amandemen terbatas pada UUD 1945, yang ia sebut akan memudahkan konsolidasi jika semua fraksi dan kelompok ada di pimpinan MPR.

Sebelumnya Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah mengatakan PDIP hanya akan bekerjasama dengan partai yang menyepakati amandemen terbatas UUD 1945 ketika mengajukan paket MPR periode 2019-2024.

"Kami akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari koalisi pengusung Jokowi atau bersama-sama dengan partai nonkoalisi yang sepakat amandemen terbatas UUD 1945," ujar politikus PDIP itu di Bali pada Ahad, 11 Agustus 2019.

Menanggapi hal tersebut Saleh mengatakan sejauh ini belum ada komunikasi dari PDIP. PAN sendiri menyatakan sepakat dengan amandemen UUD 1945, namun terbatas pada agenda mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"GBHN ya oke GBHN saja, jangan ke mana-mana," kata Wakil Ketua Umum PAN sekaligus anggota Fraksi PAN MPR, Viva Yoga Mauladi ketika ditemui pada Kamis, 8 Agustus lalu.

FIKRI ARIGI | BUDIARTI UTAMI PUTRI






Hadiri Festival Budaya GBN, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Bangun Nasionalisme Melalui Gerakan Kebudayaan

43 menit lalu

Hadiri Festival Budaya GBN, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Bangun Nasionalisme Melalui Gerakan Kebudayaan

Seni dan budaya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan.


Bamsoet: PPHN untuk Hadapi Tantangan Perubahan Zaman

18 jam lalu

Bamsoet: PPHN untuk Hadapi Tantangan Perubahan Zaman

Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) mendorong pemerintah dan semua elemen bangsa bersepakat memprioritaskan respons negara-bangsa terhadap semua tantangan riel itu.


MPR Bedah Buku Karya Fadel Muhamad

22 jam lalu

MPR Bedah Buku Karya Fadel Muhamad

Agar keberlangsungan menyiapkan SDM generasi muda Gorontalo berjalan berkelanjutan, Fadel juga mengupayakan lahirnya perguruan tinggi.


MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

22 jam lalu

MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Para pengusaha merupakan orang yang telah banyak memberi kontribusi yang penting bagi bangsa, negara, dan masyarakat.


Jazilul Fawaid: Sikap MPR Tegas tentang Reforma Agraria

22 jam lalu

Jazilul Fawaid: Sikap MPR Tegas tentang Reforma Agraria

ratusan massa dari Komiten Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) diijinkan masuk ke dalam komplek wakil rakyat. Dengan berbaris rapi mereka memasuki Gedung Nusantara V.


Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

Menurut Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, reforma agraria mestinya menyasar masyarakat yang memang membutuhkan tanah.


Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

2 hari lalu

Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta menuju Pemilu 2024 tidak ada demokrasi transaksional. Maksudnya?


Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

8 hari lalu

Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

Pakar politik BRIN Firman Noor menyoroti pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Dia menilai selama ini Wakil Ketua MPR dari DPD tak menonjol.


Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

9 hari lalu

Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia dilatarbelakangi atas kebutuhan menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban


Soal Anies Baswedan Siap Maju Capres, Sekjen Nasdem : Sekedar Calon Gampang, Bisa Menang Gak?

9 hari lalu

Soal Anies Baswedan Siap Maju Capres, Sekjen Nasdem : Sekedar Calon Gampang, Bisa Menang Gak?

Sekjen Nasdem Jhonnya G Plate menyatakan partainya tak mau buru-buru memutuskan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka.