Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Capim KPK Punya Kekayaan Lebih dari Rp 178 M, Siapa Dia?

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Peserta bersiap mengikuti tes psikologi seleksi capim KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Ahad, 28 Juli 2019. Tes psikologi ini merupakan tahap ketiga dari seluruh tahapan yang harus dilalui para calon pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Hidayat
Peserta bersiap mengikuti tes psikologi seleksi capim KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Ahad, 28 Juli 2019. Tes psikologi ini merupakan tahap ketiga dari seluruh tahapan yang harus dilalui para calon pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis risalah harta kekayaan 65 calon pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2023 yang berasal dari penyelenggara negara. Hasilnya, ada satu calon yang memiliki harta kekayaan melebihi Rp 100 miliar. Akan tetapi, KPK enggan menyebutkan nama orang tersebut.

“Mohon maaf, kami belum bisa menyebutkan nama di sini,” kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Isnaini, di dalam diskusi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di kantornya, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.

Kendati demikian, LHKPN merupakan informasi terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat umum. KPK menyediakan akses itu melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Ditelusuri dari situs tersebut, ternyata capim KPK pemilik harta melebihi Rp100 miliar itu adalah Kepala Departemen Pengawasan Bank 2, Otoritas Jasa Keuangan, Ariastiadi.

Arias melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada Maret 2018. Menurut laporan yang ia buat sendiri itu, Arias memiliki harta mencapai Rp178,4 miliar. Tanah dan bangunan warisan mendominasi harta mantan Direktur Pengawasan Bank 3 OJK ini, yakni Rp 177,2 miliar.

Arias memiliki 13 bidang tanah dan bangunan hasil warisan yang tersebar di Jakarta, Bandung dan Sumedang. Tanahnya yang paling mahal berada di Bandung. Dengan luas 17.625 meter persegi, harga tanahnya itu mencapai Rp67,8 miliar. Sementara yang paling murah berlokasi di Bandung Barat dengan nilai Rp2,4 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di luar kepemilikan tanah, Arias juga memiliki dua buah mobil, yakni Chevrolet Trax dan Chevrolet Spin. Harga kedua mobil itu Rp370 juta. Dia memperoleh dua mobil itu dari hasil sendiri. Sementara hartanya yang lain berbentuk surat berharga senilai Rp19,25 juta, kas dan setara kas lainnya senilai, Rp2,1 miliar, serta harta dalam bentuk lainnya Rp179,7 juta. Arias memiliki hutang senilai Rp1,3 miliar.

Arias adalah satu dari 104 capim yang lolos hingga tahap tes psikologi. Tes itu sendiri sudah dilaksanakan pada Ahad, 28 Juli 2019. Hasilnya akan diumumkan pada 5 Agustus 2019. Dari 104 peserta yang ikut tes psikologi di antaranya ada 65 penyelenggara negara dan 39 orang bukan penyelenggara negara. Mereka yang berasan dari nonpejabat negara, tak punya kewajiban membuat LHKPN.

Selain satu orang yang punya harta lebih dari Rp100 miliar tadi, sebanyak 9 orang mempunyai harta dalam rentang Rp10 miliar sampai Rp 32 miliar. Paling banyak para capim memiliki harta dalam rentang Rp1 miliar sampai 10 miliar yakni 41 orang. Sebanyak 13 orang punya harta kekayaan Rp100 juta sampai Rp1 miliar. Satu orang sisanya berharta kurang dari Rp 100 juta. Dari segi frekuensi pelaporan, ada 20 orang yang melaporkan harta kekayaannya lebih dari 5 kali ke KPK. Sementara sisanya di bawah jumlah itu. Bahkan 11 orang di antaranya hanya melaporkan sekali.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Vonis Achsanul Qosasi Rendah, KPK: Kalau Dikenakan Pasal Gratifikasi Minimal 4 Tahun Penjara

9 jam lalu

Terdakwa I Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasi, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa I Achsanul Qosasi, pidana penjara badan selama 2, 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 250juta subsider kurungan 4 bulan. TEMPO/Imam Sukamto
Vonis Achsanul Qosasi Rendah, KPK: Kalau Dikenakan Pasal Gratifikasi Minimal 4 Tahun Penjara

Wakil Ketua KPK menilai vonis Achsanul Qosasi lebih rendah dari pasal yang diterapkan.


Citra KPK Paling Rendah, ICW: Bukan Hal Mengejutkan

11 jam lalu

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat 19 Januari 2024. ANTARA/Laily Rahmawaty)
Citra KPK Paling Rendah, ICW: Bukan Hal Mengejutkan

ICW menyatakan kinerja KPK terus menurun dalam lima tahun terakhir.


Harun Masiku Masih Belum Ditemukan, KPK Minta Masyarakat Bersabar

11 jam lalu

Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Dalam aksi damai ini mereka memperingati empat tahun belum tertangkapnya buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang. TEMPO/Imam Sukamto
Harun Masiku Masih Belum Ditemukan, KPK Minta Masyarakat Bersabar

KPK masih belum berhasil menangkap Harun Masiku.


Citra KPK Terendah di Antara 8 Lembaga Hukum, IM57+: Tidak Mengejutkan

15 jam lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Citra KPK Terendah di Antara 8 Lembaga Hukum, IM57+: Tidak Mengejutkan

IM57+ Institute mengatakan tanpa Pimpinan KPK yang berintegritas, hasil kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia pada 2029 akan tetap terpuruk.


Pimpinan KPK Tunggu Usulan Penyidikan Ulang dan Penerbitan Sprindik Baru Eddy Hiariej

18 jam lalu

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej saat menjadi saksi ahli dari Prabowo-Gibran pada sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon Anies - Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Kasus hukum di KPK dianggap membuat Eddy tak bisa menjadi saksi ahli yang diajukan pihak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang perselisihan hasil pemilu ini. TEMPO/Subekti.
Pimpinan KPK Tunggu Usulan Penyidikan Ulang dan Penerbitan Sprindik Baru Eddy Hiariej

Alexander menduga belum terbitnya sprindik baru Eddy Hiariej disebabkan oleh beban kerja penyidik KPK.


KPK Bantah Pemalsuan Dokumen Penyitaan Barang Milik Kusnadi Staf Hasto Kristiyanto

19 jam lalu

Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Bantah Pemalsuan Dokumen Penyitaan Barang Milik Kusnadi Staf Hasto Kristiyanto

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika memberi penjelasan soal surat berita acara sita sejumlah barang milik Kusnadi, staf Hasto, yang salah bawa.


Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

20 jam lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

Alexander menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, bukan di bawah Presiden Jokowi.


Profil Bintang Perbowo, KPK Tetapkan Eks Dirut Hutama Karya sebagai Tersangka Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera

21 jam lalu

Bintang Perbowo. Istimewa
Profil Bintang Perbowo, KPK Tetapkan Eks Dirut Hutama Karya sebagai Tersangka Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera

KPK menetapkan Bintang Perbowo eks Direktur Utama BUMN Hutama Karya sebagai tersangka korupsi. Ini profil dan kasus yang menjeratnya?


Bantah Ada Intervensi Jokowi di KPK, Alexander Marwata: Terlalu Banyak Rumor

21 jam lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Bantah Ada Intervensi Jokowi di KPK, Alexander Marwata: Terlalu Banyak Rumor

Alexander Marwata mengatakan, presiden tidak bisa memberhentikan pimpinan KPK.


Top 3 Hukum: Kodam Jaya Buka Suara Soal Mobil Dinas TNI di Lokasi Uang Palsu, Tes Urine Virgoun dan PA Positif Metamfetamin

21 jam lalu

Konferensi Pers Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam pengungkapan kasus pembuatan uang palsu Rp 22 miliar di Polda Metro Jaya, Jakarta. Tempo/Hendri.
Top 3 Hukum: Kodam Jaya Buka Suara Soal Mobil Dinas TNI di Lokasi Uang Palsu, Tes Urine Virgoun dan PA Positif Metamfetamin

Kodam Jaya libatkan Pomdam Jaya dalam penyelidikan bersama Polda Metro Jaya soal temuan mobil dinas TNI di lokasi penyimpanan uang palsu Rp22 miliar.