Rizal Ramli Berharap Kasus BLBI Tuntas di KPK Era Sekarang

Reporter

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Rizal Ramli, seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Rizal Ramli meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merampungkan kasus korupsi besar, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan skandal Bank Century. "Jangan diulur-ulur sampai enggak jelas," kata dia di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.

Rizal meminta pimpinan KPK era saat ini buru-buru menyelesaikan kasus besar itu karena khawatir dengan era kepemimpinan selanjutnya. Dia mengatakan mendengar kabar bahwa banyak calon dari anggota polri yang mendaftar menjadi calon pimpinan. Menurut dia, bila banyak unsur polri yang menjadi pimpinan, maka KPK bisa mengalami coup de grace. "Itu bisa berubah sama sekali nanti," ujar dia.

Merujuk kamus Cambridge, istilah coup de grace berarti sebuah aksi untuk mengakhiri suatu kondisi yang semakin memburuk. Dalam konteks KPK, Rizal mengatakan lembaga antirasuah itu dibentuk karena Kepolisian dianggap kurang mampu menangani kasus korupsi besar. Dia menganggap bila polisi banyak menjadi pimpinan, maka KPK bisa berubah peran dan fungsinya. "Itu namanya coup the grace," ujar dia.

Rizal menyampaikan kekhawatiran itu sebelum diperiksa KPK dalam kasus korupsi Surat Keterangan Lunas BLBI. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim.

Dalam perkara ini, KPK menyangka Sjamsul dan Itjih melakukan misrepresentasi dalam menampilkan nilai aset yang mereka serahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk membayar hutang BLBI. Akibat perbuatan mereka, negara rugi Rp4,58 triliun.

Awalnya KPK menetapkan eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi tersangka. Ia diduga menerbitkan SKL BLBI untuk Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia walaupun tahu bahwa terjadi misrepresentasi. Syafruddin dihukum 15 tahun di pengadilan tingkat banding. Namun, Mahkamah Agung melepasnya di tingkat kasasi.

Kendati demikian, KPK menyatakan bakal terus melakukan penyidikan terhadap Sjamsul dan Itjih. Fokus utama KPK adalah pengembalian kerugian negara dengan angka jumbo tersebut.

Sjamsul melalui pengacaranya Maqdir Ismail telah membantah tudingan KPK. Maqdir mengatakan hal ini merupakan urusan perdata bukan pidana.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan merupakan ruang untuk Sjamsul membela diri. Karena itu, ia berharap Sjamsul mau datang dan memberikan keterangan kepada penyidik.



KPK



KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

3 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

10 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

11 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

13 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

14 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

15 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

17 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

18 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

18 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif