Wali Kota Tangerang Rapat di Kemendagri Bahas Sengketa

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri rapat musyawarah dengan Kemendagri, Kemenkumham, dan Pemerintah Provinsi Banten di kantor Kemendagri pada hari ini, Kamis, 18 Juli 2019.  Rapat tersebut membahas perseteruan antara Wali Kota Tangerang  dan Menkumham Yasonna Laoly. TEMPO/Dewi Nurita

    Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri rapat musyawarah dengan Kemendagri, Kemenkumham, dan Pemerintah Provinsi Banten di kantor Kemendagri pada hari ini, Kamis, 18 Juli 2019. Rapat tersebut membahas perseteruan antara Wali Kota Tangerang dan Menkumham Yasonna Laoly. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menghadiri rapat musyawarah dengan Kemendagri, Kemenkumham, dan Pemerintah Provinsi Banten terkait perseteruannya dengan Menkumham Yasonna Laoly. Rapat digelar di kantor Kemendagri pada hari ini, Kamis, 18 Juli 2019.

    Pantauan Tempo, Arief tiba di kantor Kemendagri sekitar pukul 13.45. Sebelum Arief, tiba terlebih dahulu Gubernur Banten Wahidin Halim. Datang belakangan, Arief langsung menyalami Wahidin Halim. "Apa kabar, pak?," ujar Arief menyapa Wahidin sambil menunduk menyalami tangan atasannya itu.

    Sementara itu Yasonna Laoly tak hadir. Dari pihak Kemenkumham diwakili Sekretaris Jenderal Kemenhumkam Bambang Rastam Sariwanto dan dari Kemendagri hadir Sekretaris Jenderal, Kemendagri Hadi Prabowo yang sekaligus memimpin rapat siang ini. Rapat musyawarah dimulai pukul 13.46 dan berlangsung tertutup.

    Perseteruan antara Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Menkumham Yasonna H. Laoly dipicu persoalan status lahan yang diklaim sebagai milik Kemenkumham, terganjal perizinan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Yasonna menyindir bahwa hal tersebut terjadi karena Arief berencana membuka persawahan di lahan Kemenkumham tersebut. Tak terima dengan sindiran tersebut, Arief mencabut sejumlah layanan pemerintah kota di lahan Kemenkumham itu.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan perseteruan tersebut berbuntut kepada kepentingan masyarakat luas. Tjahjo mengingatkan, saling silang pendapat seharusnya dapat diungkapkan dengan cara santun dan diselesaikan dengan cara yang bermartabat sehingga tidak mencederai kewibawaan pemerintah dan mengganggu pelayanan publik.

    "Segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik. Sebagai kepala daerah, jangan sampai membuat suatu kebijakan yang sifatnya emosional yang merugikan publik," ujar Tjahjo lewat keterangan tertulis, kemarin.

    Tak ingin konflik ini terus berlarut, Tjahjo pun segera mengambil tindakan dengan memanggil kedua belah pihak yang sedang berseteru. "Besok siang (memanggil Wali Kota Tangerang) dan kami juga akan memanggil Gubernur Banten, supaya ikut memberikan pembinaan,” kata Tjahjo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.