Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Dihukum 6 Tahun, Ini Sikap KPK

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (tengah) mengenakan rompi oranye dan dikawal petugas setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. KPK menduga duit tersebut berasal dari anggaran yang telah disiapkan Yahya guna mengurus DAK untuk Kebumen. ANTARA/Wibowo Armando

TEMPO.CO, Yogyakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membicarakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menghukum Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan selama 6 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Vonis Taufik lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 8 tahun penjara.

Bagaimana sikap KPK? "Saya belum tahu karena itu pasti akan dibicarakan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Yogyakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Biasanya, menurut dia, jika hakim mengakomodasi KPK dengan vonis yang memenuhi dua per tiga dari tuntutan jaksa, akan diterima.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menyatakan Taufik terbukti menerima suap dengan Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen Yahya Fuad untuk mengurus DAK pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Taufik juga terbukti menerima suap Rp 1,2 miliar dari Bupati Purbalingga Tasdi untuk mengurus DAK Purbalingga pada APBN 2017.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Dalam nota pembelaannya, Taufik Kurniawan berusaha menyeret Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Tengah, Wahyu Kristianto. Namun Agus mengatakan KPK masih berfokus pada kasus Taufik. "Belum tahu, kami belum menerima laporan paling akhir seperti apa.”

KPK, kata Agus, melangkah melalui pengaduan, penyelidikan, penyidikan nanti pengusutan. “Kalau dari penyelidikan ke penyidikan nanti kan juga ada perkembangan penyelidikan, perkembangan penyidikan, jadi kami belum tahu."


 






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

3 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

5 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

16 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

23 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

1 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.