Jokowi Minta RAPBN 2020 Diprioritaskan untuk Pembangunan SDM

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan visinya saat acara

    Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan visinya saat acara "Visi Indonesia" di Sentul International Convention Center, Bogor, Ahad, 14 Juli 2019. Dalam acara ini pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin menyampaikan visinya untuk 5 tahun ke depan. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat kebinet membahas tentang pagu indikatif tahun anggaran 2020. Ia meminta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun itu bisa beradaptasi dengan situasi global yang dinamis.

    "Terus, agar kita jaga tetap sehat, tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi dalam pengantar rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

    Jokowi menuturkan RAPBN 2020 harus diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri. "Juga memberikan stimulus rangsangan peningkatan ekpsor dan investasi, ini penting sekali," kata dia.

    Mantan gubernur DKI Jakarta itu menginstruksikan agar alokasi 5 persen dari APBN untuk sektor kesehatan digunakan sebaik-baiknya. Ia berharap dengan alokasi 5 persen ini kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia membaik.  "Dan juga yang paling penting pemberantasan stunting, kurang gizi, dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan, program imunisasi betul-betul harus jadi fokus kita dalam pembangunan SDM."

    Jokowi menuturkan RAPBN 2020 tetap digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun infrastruktur yang dibangun harus fokus untuk mengembangkan daerah wisata, kawasan ekonomi khusus, kawasan produksi, serta sentra-sentra UKM.

    Selain itu, RAPBN 2020 diharapkan bisa mengurangi kemiskinan serta pemberian sejumlah program bantuan sosial harus tepat sasaran. "Termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro dan UMKM," kata dia.

    Terakhir, Jokowi meminta belanja pegawai di tiap kementerian atau lembaga harus berkaitan dengan reformasi birokrasi dan efisien. "Kurangi belanja-belanja yang kurang produktif, dan pastikan semuanya tepat sasaran."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.