Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra: Pernah Ditawari Kursi di Wapres Jokowi, Tak Kami Ambil

Reporter

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade berang dengan berbagai tudingan yang menyebut ketua umumnya, Prabowo Subianto tergiur kursi kabinet karena mau bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Sabtu lalu, 13 Juli 2019. Ia menegaskan Gerindra adalah partai yang tidak gampang tergoda kursi kabinet dan jabatan lainnya.

Menurut Andre, sejak pemerintahan presiden keenam Susilo Bambang (SBY) pada 2009 - 2014, Gerindra selalu ditawari kursi kabinet, namun tawaran itu selalu ditolak. Jokowi menawari Gerindra kursi kabinet pada 2014 s/d 2019 tapi tidak diambil. “Pada 2018 pun kami ditawari kursi wapres untuk 2019, pun tidak kami ambil." Andre mencuit dalam akun twitter-nya @andre_rosiade. Dia memersilakan cuitannya dikutip.

Baca juga:Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Jokowi: Harus Diskusi Dulu

Jika sekarang dengan gampang Gerindra dan Prabowo dituduh berkhianat karena iming-iming jabatan, ujar Andre, dia tak terima. Gerindra, kata dia telah 10 tahun beroposisi. “Sejak berdiri sampai sekarang selalu berada di luar pemerintahan, bukti kami konsisten dan tidak gampang tergoda."

Politikus asal Sumatera Barat ini menegaskan Prabowo Subianto mau bertemu dengan Joko Widodo atau Jokowi pada Ahad lalu, hanya demi Indonesia guyub. "Pak Prabowo dan Gerindra tidak pernah dan tidak akan pernah mengkhianati pendukungnya," ujar Andre.

Prabowo dan Jokowi bertemu untuk pertama kalinya setelah Pilpres 2019, pada Sabtu kemarin. Titik awal pertemuan berlokasi di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus. Keduanya kemudian naik moda transportasi anyar itu menuju Senayan, dilanjutkan makan di Sate Senayan di FX Sudirman.

Baca juga: Gerindra: Kasasi Prabowo ke MA Otomatis ...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi berharap tak ada lagi kompetisi seiring dengan berakhirnya Pilpres 2019. Tak ada lagi 01 dan 02, begitu pula sebutan “cebong” untuk pendukung Jokowi dan “kampret” untuk pendukung Prabowo.

Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi yang kembali terpilih sebagai presiden. Prabowo juga menyampaikan kesiapannya membantu, sekaligus meminta Jokowi maklum jika pihaknya mengkritik kebijakan pemerintah.

Banyak relawan pendukung Prabowo - Sandiaga yang kecewa dengan pertemuan itu. Mantan cawapres Sandiaga Uno menjelaskan, keputusan Prabowo untuk melakukan pertemuan dengan mantan rivalnya di Pilpres 2019 itu merupakan salah satu bentuk perjuangan menghadirkan Indonesia yang adil dan makmur. Sebab, perjuangan itu tidak akan berhenti pada 17 April (hari pemilihan) dan 27 Juni (hasil sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi).

"Tapi ini adalah bagian daripada perjuangan kita terus. Jangan menyalahkan persona, jangan marah pada Prabowo, jangan marah pada saya. Tapi ini harus kita salurkan pada sesuatu yang positif untuk mewujudkan cita-cita dan gagasan," ujar Sandiaga seusai menghadiri acara diskusi MPI Milenial, Jakarta, Ahad, 14 Juli 2019.

 Baca juga: Rekonsiliasi dengan Jokowi: Inilah Untung Rugi Prabowo Jadi Oposisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gerindra dan PAN Bilang Begini soal PKS Usung Duet Anies-Sohibul

1 jam lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kedua dari kiri) bergandengan tangan dengan Bakal Calon Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan (kedua dari kanan) didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera, Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Kamis, 23 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gerindra dan PAN Bilang Begini soal PKS Usung Duet Anies-Sohibul

PKS resmi mengusung Anies-Sohibul di Pilgub Jakarta 2024. Apa kata Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN)?


Syahrul Yasin Limpo Berkali Sebut Nama Jokowi dalam Persidangan Dugaan Korupsi, Soal Apa Saja?

3 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Syahrul Yasin Limpo Berkali Sebut Nama Jokowi dalam Persidangan Dugaan Korupsi, Soal Apa Saja?

Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) beberapa kali sebut nama Jokowi dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).


Beredar Video Ambulans Disetop Saat Iring-iringan Mobil Jokowi Melintas di Kalteng

3 jam lalu

Iring-iringan mobil Presiden Jokowi dihadang kemacetan saat menuju Bandara Halim Perdanakusuma, di Jalan MH Thamrin, Bunderan HI, Jakarta, 5 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Beredar Video Ambulans Disetop Saat Iring-iringan Mobil Jokowi Melintas di Kalteng

Pengguna media sosial X mengunggah video yang diambil dari dalam mobil ambulans saat iring-iringan mobil Jokowi melintas. Apa katanya?


Syahrul Yasin Limpo Komplain ke Jokowi Saat Sidang di Pengadilan Tipikor, Kenapa?

4 jam lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Dalam sidang ini, SYL menjadi saksi mahkota  atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Komplain ke Jokowi Saat Sidang di Pengadilan Tipikor, Kenapa?

Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengadukan sikap Presiden Jokowi dalam Pengadilan Tipikor. Lantas, apa komplainnya?


Selebritas di Pilkada 2024: Kris Dayanti, Ahmad Dhani, Marshel Widianto, Sahrul Gunawan, Hengky Kurniawan, Maju Daerah Mana?

5 jam lalu

Artis dan musisi Dewa 19, Ahmad Dhani Prasetyo memberi salam kepada relawan dan masyarakat yang mengawal pembebasannya di Lapas Cipinang, Jakarta, Senin 30 Desember 2019. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 1,5 tahun penjara dalam perkara ujaran kebencian. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari
Selebritas di Pilkada 2024: Kris Dayanti, Ahmad Dhani, Marshel Widianto, Sahrul Gunawan, Hengky Kurniawan, Maju Daerah Mana?

Menuju Pilkada 2024 beberapa selebritas siap maju pula. Sebut saja Kris Dayanti, Ahmad Dhani, Marshel Widianto, Sahrul Gunawan, dan Hengky Kurniawan.


Ada Putri Gus Dur dan Eks Direktur YLBHI, Profil 9 Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang Mengadili Rezim Jokowi

6 jam lalu

Majelis hakimi People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Ada Putri Gus Dur dan Eks Direktur YLBHI, Profil 9 Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang Mengadili Rezim Jokowi

Mahkamah Rakyat Luar Biasa adakan pengadilan rakyat gugat rezim Jokowi. Ini profil 9 hakimnya, antara lain Anita Wahid putri Gus Dur dan Asfinawati.


Terpopuler Bisnis: Profil 6 BUMN yang Akan Dilikuidasi, Jokowi Kaget, Blak-blakan Bos Sritex

8 jam lalu

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terpopuler Bisnis: Profil 6 BUMN yang Akan Dilikuidasi, Jokowi Kaget, Blak-blakan Bos Sritex

Sebanyak enam BUMN kemungkinan akan dihentikan operasinya.


Sebut Anies-Sohibul Belum Pasti Maju Pilgub Jakarta, Gerindra: Kursi PKS Belum Mencukupi

16 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Sebut Anies-Sohibul Belum Pasti Maju Pilgub Jakarta, Gerindra: Kursi PKS Belum Mencukupi

Gerindra menyatakan pencalonan Anies-Sohibul di Pilgub Jakarta belum definitif.


Jokowi Terima Keluhan Jalan Rusak di Kalteng: Harusnya Pusat Nggak Cawe-cawe, tapi Nggak Apa-apa

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Terima Keluhan Jalan Rusak di Kalteng: Harusnya Pusat Nggak Cawe-cawe, tapi Nggak Apa-apa

Jalan rusak di Kalteng yang dikeluhkan ke Jokowi merupakan ruas yang berada di Kereng Pakahi hingga Kampung Melayu sepanjang 80 kilometer.


Tak Berkekuatan Hukum, Begini Efek Mahkamah Rakyat Menurut Mereka yang Terlibat

17 jam lalu

Warga selaku penggugat saat mengikuti People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Tak Berkekuatan Hukum, Begini Efek Mahkamah Rakyat Menurut Mereka yang Terlibat

Mahkamah Rakyat Luar Biasa disebut tetap memiliki impak meski dinilai tak memiliki kedudukan legal dan formal.