Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PAN Harapkan Gerindra - PKS Tetap Jadi Oposisi

Reporter

image-gnews
Politisi PAN Drajad Wibowo (kedua kanan) bersama Hanafi Rais (kedua kiri) seusai melakukan pertemuan dengan juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) digedung KPK, Jakarta, 5 Juni 2017. Kedatangan Drajad dan Hanafi Rais itu untuk meminta kepastian pimpinan apakah KPK bersedia bertemu Amien Rais untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Politisi PAN Drajad Wibowo (kedua kanan) bersama Hanafi Rais (kedua kiri) seusai melakukan pertemuan dengan juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) digedung KPK, Jakarta, 5 Juni 2017. Kedatangan Drajad dan Hanafi Rais itu untuk meminta kepastian pimpinan apakah KPK bersedia bertemu Amien Rais untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo berharap partainya, Partai Gerindra, dan PKS konsisten menjadi partai oposisi, dan memainkan peran strategis dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. "Setelah pertemuan Jokowi-Prabowo, saya berharap Gerindra, PAN dan PKS tetap konsisten menjadi oposisi," kata Drajad di Jakarta, Ahad, 14 Juli 2019.

Sebagai bangsa, ujar Drajad, kita perlu bersama-sama membangun demokrasi yang kuat dan sehat. Langkah itu membutuhkan oposisi yang bisa menawarkan opsi-opsi kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.

Baca juga: Sandiaga: Kami Menjadi Oposisi Tetapi Tetap Bersahabat

Mengenai pro-kontra di kalangan pendukung Prabowo - Sandiaga, memang begitu realitasnya. Prabowo sudah mengambil pilihan dan masing-masing pendukungnya tentu berhak juga mengambil sikap sendiri. Ia menolak memberi tahu cerita hingga pertemuan itu terjadi. “Tidak etis buat saya berkomentar sebelum Pak Amien Rais membaca surat Prabowo," kata Drajad.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi dan Prabowo bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, dan bersama-sama naik MRT sampai stasiun Senayan Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019. Joko Widodo dan Prabowo kemudian berjalan kaki dari Stasiun MRT Senayan menuju ke restoran di FX Plaza Sudirman, Senayan.

Baca juga: Inisiator 2019 Ganti Presiden Ingin PKS Jadi Oposisi Jokowi

Prabowo mengatakan siap membantu Pemerintah sekaligus siap menjadi oposisi. Keduanya sepakat agar para pendukung kedua kubu bersatu dan tidak ada lagi istilah "cebong" untuk pendukung Jokowi dan "kampret" untuk pendukung Prabowo di masyarakat.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

32 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA.
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

Pengamat menilai permintaan jatah kursi oleh Golkar menunjukkan kabinet disusun bukan melihat kapasitas.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

33 menit lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya belum meminta posisi menteri yang akan diisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.


Minta Jatah 5 Menteri, Golkar: Kami Tak Berhak Mendikte Presiden

2 jam lalu

Tangkapan layar - Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
Minta Jatah 5 Menteri, Golkar: Kami Tak Berhak Mendikte Presiden

Apa kata Golkar soal minta jatah 5 menteri di kabinet?


Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

4 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan proses perumusan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah cukup melibatkan masyarakat. Tito berujar pemerintah telah berulang kali melakukan komunikasi publik tentang RUU DKJ. Di antaranya, kata dia, melalui uji publik yang sudah dilaksanakan setidaknya empat kali pada 2022 dan 2023.


Bahlil Optimistis Pilpres Satu Putaran dan Investasi Capai Rp 1.650 Triliun

4 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Optimistis Pilpres Satu Putaran dan Investasi Capai Rp 1.650 Triliun

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia optimistis Prabowo-Gibran menang Pilpres dalam satu putaran dan nilai investasi bisa mencapai Rp 1.650 triliun.


Prabowo ke IKN, Cek Kesiapan Pelaksanaan Upacara 17 Agustus sampai Berbagi Cara Menanam Rumput

5 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo ke IKN, Cek Kesiapan Pelaksanaan Upacara 17 Agustus sampai Berbagi Cara Menanam Rumput

Prabowo Subianto mengunjungi IKN Nusantara bukan sebagai calon presiden tapi Menteri Pertahanan RI untu memeriksa kesiapan upacara 17 Agustus


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

7 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

12 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


Kunjungi IKN, Prabowo Pantau Pembangunan Istana Negara Baru

15 jam lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Kunjungi IKN, Prabowo Pantau Pembangunan Istana Negara Baru

Kunjungan itu dilakukan Prabowo dalam rangka persiapan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun ini.