Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tampik Tuduhan Copoti Ketua DPD, Airlangga: Golkar Demokratis

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto di Ruang Rapat Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, 15 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto di Ruang Rapat Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, 15 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menampik dirinya memberi arahan pencopotan sejumlah Ketua DPD II. Mereka diduga dicopot karena mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional atau Munas Golkar mendatang.

Baca: MKGR Deklarasi Airlangga Ketua Umum Golkar Sampai 2024

Airlangga memberikan penyataannya usai menerima deklarasi dukungan dari ormas sayap Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), pada Jumat malam 12 Juli 2019. Dukungan diberikan kepadanya untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai ketua umum lima tahun ke depan. 

"Enggak ada (arahan dari pusat untuk pemecatan). Itu kan masalah DPD I. Mereka (dicopot akibat) ada kasus spesifik lainnya," ujar Airlangga. 

Airlangga menegaskan, DPP Partai Golkar tidak mencampuri urusan DPD I dan DPD II. Dia berdalih partai beringin itu demokratis. "Partai Golkar punya AD/ART dan kami organisasi berjenjang. Jadi kalau tingkat II koordinasinya dengan tingkat I provinsi," ujar Airlangga.

Sebelumnya, ada 10 ketua DPD II di Maluku dan Ketua DPD II Partai Golkar Cirebon yang dipecat dari jabatannya. Bamsoet menilai pemecatan lantaran dukungan terhadap dirinya sebagai calon ketua umum Golkar di Munas mendatang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bamsoet mengatakan, lebih baik dia yang dicopot ketimbang pendukungnya. Dia mengecam pemecatan itu sebagai sikap otoriter dan tirani yang harus dilawan. "Kenapa enggak saya aja yang di-Plt (pelaksana tugaskan)? Dipecat, kan gitu. Karena saya lah sumber daripada kawan-kawan dipecat," kata Bamsoet di kantornya sebagai Ketua DPR RI di Senayan, Jumat 12 Juli 2019.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Utara Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia membantah pencopotan 10 ketua DPD di Maluku itu terkait masalah politik pencalonan Bamsoet sebagai ketua umum. Menurut Doli, pemberhentian itu berdasarkan alasan kuat menyangkut urusan organisasi, serta dilakukan dengan mekanisme kepartaian.

"Jangan dikapitalisasi menjadi masalah politik apalagi ditarik-tarik dikaitkan dengan munas," kata Doli lewat keterangan tertulis, Rabu 10 Juli 2019.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi juga membantah pencopotan Ketua Partai Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto lantaran dukungan terhadap Bambang Soesatyo. Dedi mengatakan Toto diberhentikan berdasarkan permintaan dari lima Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kota Cirebon yang disampaikan melalui surat bertanggal 18 Juni 2019.

"Suratnya tanggal 18 Juni, ini sebelum dia menyampaikan dukungan ke Pak Bambang Soesatyo," kata Dedi kepada Tempo, Sabtu, 6 Juli 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

10 jam lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

10 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

14 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

14 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Poster berisi sejumlah nama tokoh yang bakal menduduki jabatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang yang beredar di media sosial X tengah ramai diperbincangkan. Tidak hanya di media sosial, poster tersebut juga ramai dikirim melalui pesan berantai WhatsApp (Sumber: X).
Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

Poster berisi kandidat menteri Kabinet Prabowo kembali muncul ke permukaan. Sebelumnya, pernah juga beredar poster serupa. Apa bedanya?


Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

3 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons soal Partai Golkar yang disebut-sebut ingin menempati kursi Ketua DPR RI.


Bamsoet Dukung Aspen Medical Bangun Rumah Sakit Internasional

3 hari lalu

Bamsoet Dukung Aspen Medical Bangun Rumah Sakit Internasional

Pembangun awal di Depok dan berlanjut ke Cikarang, Karawang, hingga Makassar.


Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 April 2023. Kunjungan tersebut dalam rangka silahturahmi dan membahas isu-isu kebangsaan terkini. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut, SBY memiliki peran yang besar dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Sebelumnya Golkar menyampaikan hal senada.


Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

4 hari lalu

Ridwan Kamil dan Desy Ratnasari. TEMPO
Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

Apakah Ridwan Kamil akan maju lagi di kontestasi Pilgub Jabar 2024? Bagaimana eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum? Kans Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari?


Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

5 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa
Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

Golkar mengklaim Prabowo tidak perlu membentuk tim transisi karena mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi.