KPK Tunggu Salinan Putusan Kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung

Reporter

Juru bicara KPK Febri Diansyah menggelar konferensi pers pengembangan kasus suap DPRD Malang di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 9 April 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyebutkan langkah hukum yang bakal dilakukan mengenai putusan lepas untuk Syafruddin Arsyad Temenggung. KPK menyatakan masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung.

Baca juga: Syafruddin Arsyad Temenggung Bebas, ICW Minta KY Periksa Hakim MA

"Ketika kami sudah dapat salinan lengkap, akan kami pelajari dan seluruh langkah hukum yang bisa kami lakukan akan kami tempuh," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu, di kantornya, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.

KPK meminta MA segera memberikan salinan putusan kepada pihaknya. KPK, kata dia, ingin mempelajari pertimbangan hakim untuk menempuh upaya hukum lanjutan, terutama untuk mengejar pengembalian kerugian negara Rp4,58 triliun.

Selain itu, KPK juga meminta putusan lengkap itu segera dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini dinilai penting agar masyarakat dapat pertimbangan hakim dalam memutus lepas Syafruddin, walau dinilai terbukti merugikan negara Rp4,58 triliun dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI.

Tiga hakim yang menyidangkan kasasi Syafruddin memiliki pendapat berbeda terhadap perbuatan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional ini. Ketua majelis hakim Salman Luthan menyatakan Syafruddin melakukan tindak pidana. Sementara, hakim Syamsul Rakan Chaniago dan M Askin, masing-masing menyatakan perbuatan Syafruddin sebagai perdata dan administrasi.

Keputusan hakim itu, menggugurkan vonis pengadilan tinggi yang menghukum Syafruddin 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan, pengadilan tingkat pertama menghukum Syafruddin 13 tahun penjara.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

10 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

10 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

12 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

13 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

14 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

16 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

17 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

17 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif