TEMPO.CO, Jakarta - Polri membantah beredarnya kabar yang menyebut bahwa peserta yang tak lolos seleksi Akademi Kepolisian bisa membayar uang bangunan jika ingin bisa diterima. "Itu tidak benar ya atau hoaks. Polri tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu."
Pernyataan itu ditulis di akun resmi @divisihumaspolri di media sosial Instagram pada 9 Juli 2019.
Baca juga: Kivlan Zen Laporkan Kadiv Humas Polri ke Divisi Propam
Informasi kewajiban membayar uang bangunan beredar luas di grup-grup aplikasi perpesanan WhatsApp. “Bersamaan dengan email ini kami memberi kesempatan bagi peserta yang tidak lolos seleksi sebelumnya untuk mengikuti seleksi tahap 2 penambahan kuota hanya sekitar 10-20 persen per provinsi. Jika berkenan melakukan tes lanjutan harus bersedia membayar uang bangunan untuk setiap level ujian. 05-07-2019 terakhir pembayaran jika ingin menjadi calon Polri”.
Akun @divisihumaspolri juga menulis ancaman pidana yang akan menjerat para penyebar hoaks dan mengingatkan publik agar berhati-hati dalam sebelum menyebarkan sebuah informasi.
Baca juga: Amnesty: Pidanakan Polisi Pelaku Kekerasan Saat Kerusuhan 22 Mei
"Penyebar berita hoaks dapat dipidana sesuai dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan/atau denda Rp 1 miliar dan UU Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman hukuman sampai dengan 10 tahun penjara. Saring Sebelum Sharing." Akun Polri menulis.
Tidak hanya membantah, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pun akan melacak penyebarnya. "Nanti akan ditindaklanjuti oleh siber untuk melacak," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan pada 9 Juli 2019.
