Soal Pemindahan Ibu Kota, Risma: Bukannya Saya Tak Setuju...

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali kota Surabaya, Tri Rismaharani memberikan keterangan kepada wartawan terkait kebijakan yang dikeluarkan di tahun 2013 di ruang kerjanya di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur (31/12). TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Wali kota Surabaya, Tri Rismaharani memberikan keterangan kepada wartawan terkait kebijakan yang dikeluarkan di tahun 2013 di ruang kerjanya di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur (31/12). TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) menyampaikan pandangannya soal wacana pemindahan ibu kota negara. Menurut dia, Jakarta bisa diperbaiki meski butuh usaha besar. Ia mengatakan bila Jakarta bisa diperbaiki, mungkin akan ada opsi selain pemindahan ibu kota.

    "Saya percaya, kalau ibu kota Jakarta ini bisa diperbaiki, mungkin akan ada wacana baru, tapi itu butuh usaha besar, artinya bukan hanya uang," kata dia di Kantor Tempo, Jakarta, Senin, 8 Juni 2019.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencanangkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro menargetkan proses pemindahan ibu kota negara sudah bisa dimulai pada 2024. Urusan administrasi bakal diselesaikan selama 2019-2024.

    Pada 2022 hingga 2024, pembangunan dan konstruksi real ditargetkan baru akan dimulai. Bambang menyebut selain membangun infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan seperti perumahan dan kebutuhan komersial juga sudah mulai dibangun.

    Rencana ini diperkirakan akan menekan biaya Rp 466 triliun jika luas lahan yang digunakan mencapai 40 ribu hektare. Sejumlah wilayah yang menjadi kandidat adalah Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.

    Risma mengatakan bukannya tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota. Dia meyakini presiden Jokowi memiliki alasan yang kuat untuk memindahkan ibu kota. Ia menduga presiden ingin suasana ibu kota yang lebih baik, ketimbang Jakarta yang sudah terlalu macet dan kerap dilanda banjir. "Tidak mungkin suatu yang butuh dana besar, kemudian tidak ada latar belakangnya," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.