Temui Jusuf Kalla, Cak Imin Mengaku Bahas Urusan Partai

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyambangi kediaman Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 5 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyambangi kediaman Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 5 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyambangi Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2019. Cak Imin mengaku ingin berkonsultasi dengan JK mengenai isu kepartaian.

    "(Saya) Silaturahmi. Konsultasi banyak hal," kata Cak Imin seusai pertemuan. JK, ujar dia, punya banyak pengalaman di bidangnya, menajemen kepartaian. “Banyak diskusinya.”

    Baca juga: Ma'ruf Amin Dukung Cak Imin Jadi Ketua MPR

    Cak Imin enggan mengungkap diskusinya dengan JK. Berada di kantor JK selama sekitar satu jam, ia didampingi oleh salah satu kader PKB, Hanif Dhakiri, yang juga Menteri Ketenagakerjaan.

    Hanif juga mengatakan tak ada pembicaraan khusus dalam pertemuan itu. "Nggak ada pembicaraan spesifik. Diskusi soal partai, soal politik saja. Umum."

    Baca juga: Cak Imin: Jokowi Bahas Menteri Pertengahan Juli

    Selain sebagai Wakil Presiden, JK memang merupakan sosok politikus senior. Ia pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan masih kerap menyambangi kegiatan partai.

    Selain diskusi kepartaian, Cak Imin mengatakan dalam keempat itu, ia mengundang JK ke Hari Ulang Tahun PKB ke21, yang jatuh pada 23 Juli 2019. Rencananya peringatan hari lahir PKB akan diadakan di Kantor DPP PKB, di Jakarta Pusat.


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.