Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jimly Asshiddiqie: Tak Perlu Semua Kubu Masuk Pemerintahan

Reporter

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri silaturahmi Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia (ICMI), di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri silaturahmi Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia (ICMI), di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan suatu sistem pemerintahan akan lebih baik jika memiliki oposisi. Karena itu ia menilai tak selayaknya jika semua kubu bergabung dengan pemerintah.

"Enggak usah semuanya orang ingin masuk jadi pemerintah. Bagi dua saja, biar ada yang mengimbangi," ujar Jimly dalam sambutannya di acara halal bihalal ICMI di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2019.

BacaCerita Jimly Asshiddiqie Ketika Prabowo Sujud Syukur di Al Azhar

Jimly mengaitkan hal ini dengan situasi politik tanah air setelah kemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Muncul wacana bergabungnya partai-partai oposisi ke pemerintah. Setelah diawali sinyal dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang mendekat ke Jokowi, belakangan Partai Gerindra juga disebut-sebut mulai mendekat.

Jimly mengatakan oposisi dibutuhkan dalam sistem demokrasi yang sehat. Adanya oposisi, membuat kedua pihak bisa saling mengawasi satu sama lain. "Check and balance dalam sistem demokrasi kita akan semakin mendewasakan kehidupan kebangsaan."

Ia pun menerangkan bahkan dalam Al Quran disebutkan harus ada dua golongan di muka bumi ini agar dapat saling mengontrol dan mengendalikan. Jika tidak, maka bumi bisa hancur.

"Peradaban material, peradapan spiritual hancur kalau tidak ada keseimbangan. Maka hasil pemilihan umum ini, biar saja lah kita pelihara," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski begitu, Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat dapat kembali berdamai meski sempat terpecah saat Pilpres 2019. Ia mengatakan ada 78 juta penduduk Indonesia yang memilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Meski angkaya lebih kecil dari pemilih Jokowi-Ma'ruf, jumlah itu rawan bagi situasi Indonesia jika terus-menerus menolak hasil resmi Komisi Pemilihan Umum.

Baca jugaAlasan Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie Dukung Jokowi Dua Periode

"Jumlah 78 juta itu banyak sekali. Kalau 10 persennya saja hardliner, emosional, maka perlu kita rawat supaya emosinya terkendali," kata Jimly.

ICMI mengusung tema rekonsiliasi untuk bangsa dalam halal bihalal tersebut. Selain Jimly Asshiddiqie, hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat ICMI Pusat, Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva.

EGI ADYATAMA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Begini Harapan Berbagai Pihak Jelang Putusan MK atas Perkara Sengketa Pilpres 2024

13 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Begini Harapan Berbagai Pihak Jelang Putusan MK atas Perkara Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK sedang diuji komitmen kenegaraannya dalam rangka menegakkan konstitusi.


Jimly Asshiddiqie Ajak Semua Pihak Saling Rangkul dan Terima Putusan MK dalam Sengketa Pilpres

14 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie memberikan keterangan usai menggelar pertemuan dengan 9 hakim konstitusi terkait laporan dugaan pelanggaran etik, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. MKMK akan memeriksa sembilan hakim konstitusi buntut dari 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jimly Asshiddiqie Ajak Semua Pihak Saling Rangkul dan Terima Putusan MK dalam Sengketa Pilpres

Jimly mengatakan pengajuan gugatan pemilu melalui MK merupakan mekanisme yang sudah dibangun sejak reformasi.


Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

14 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimly Asshidiqie, saat ditemui usai sidang etik MKMK di Gedung MKRI 2, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.


Safari Jimly Asshiddiqie ke Jokowi, Megawati, hingga Prabowo: Rekonsiliasi

16 hari lalu

Jimly Asshiddiqie dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di gedung MK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Subekti.
Safari Jimly Asshiddiqie ke Jokowi, Megawati, hingga Prabowo: Rekonsiliasi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie bersafari pada hari Lebaran. Mengupayakan rekonsiliasi pasca-pilpres.


Arti 9 Pilar di Gedung MK, Begini Sejarah Pembangunannya 17 Tahun Lalu

34 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Arti 9 Pilar di Gedung MK, Begini Sejarah Pembangunannya 17 Tahun Lalu

Di depan Gedung MK terdapat 9 pilar besar, apa artinya? Ini riwayat pembangunannya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta.


Profil Ketua MK dari Masa ke Masa: Jimly Asshiddiqie hingga Suhartoyo, Termasuk Mahfud MD dan Anwar Usman

35 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kiri) saat pembacaan putusan perkara No.32/PUU - VI/2008 tentang iklan kampanye di Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, (24/2). ANTARA/Fanny Octavianus
Profil Ketua MK dari Masa ke Masa: Jimly Asshiddiqie hingga Suhartoyo, Termasuk Mahfud MD dan Anwar Usman

Mahkamah Konstitusi telah dipimpin 7 Ketua MK sampai hari ini, Jimly Asshiddiqie hingga Suhartoyo, termasuk Mahfud MD dan Anwar Usman.


Gelar Sidang MKMK Tertutup, I Dewa Gede Palguna Bilang Berbeda dengan Jimly Asshiddiqie

41 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan keterangan pers mengenai perkembangan pemeriksaan kasus dugaan pemalsuan putusan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/Rosseno Aji
Gelar Sidang MKMK Tertutup, I Dewa Gede Palguna Bilang Berbeda dengan Jimly Asshiddiqie

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menjelaskan alasan sidang MKMK digelar tertutup. Hal ini, katanya, berbeda dengan era kepemimpinan Jimly Asshiddiqie.


Menanti Kepastian Posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani Tangani Sengketa Pemilu 2024

49 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Menanti Kepastian Posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani Tangani Sengketa Pemilu 2024

Posisi hakim konstitusi Arsul Sani dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHPU) atau sengketa pemilu belum ada kepastian hingga saat ini.


Jimly Sarankan Terima Hak Angket, Airlangga: Golkar Tidak Mendukung

59 hari lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Jimly Sarankan Terima Hak Angket, Airlangga: Golkar Tidak Mendukung

Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan hak angket merupakan hak politik di DPR bukan pemerintah.


Alasan Jimly Asshiddiqie Sarankan Pemerintah Terima Hak Angket DPR

59 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimly Asshidiqie, saat ditemui usai sidang etik MKMK di Gedung MKRI 2, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Alasan Jimly Asshiddiqie Sarankan Pemerintah Terima Hak Angket DPR

Jimly Asshiddiqie menyarankan sebaiknya pemerintah menerima usulan penggunaan hak angket. Apa alasannya?