Andi Arief: Demokrat Tentukan Sikap Setelah 40 Hari Ani Yudhoyono

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Andi Arief. Twitter

    Andi Arief. Twitter

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief menyebut partainya akan menyatakan sikap terkait arah koalisi setelah situasi duka 40 hari atas wafatnya istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono. Mantan ibu negara itu wafat pada 1 Juni 2019 lalu.

    Baca juga: Andi Arief Sebut Agus Maksum dan BPN Prabowo Menipu Rakyat

    "Partai Demokrat disiplin, mengakhiri koalisi nominasi capres/cawapres dengan baik-baik, mengakui kemenangan Pak Jokowi-Ma'ruf, tidak melakukan deal tertutup di Bali atau di luar negeri, sambil menyatakan sikap nantinya setelah situasi duka 40 hari atas wafatnya Ibu Ani," ujar Andi Arief lewat akun twitter-nya, Ahad, 30 Juni 2019.

    Berdasarkan hasil pemilu 2019, kekuatan parlemen yang mendukung pemenang Pilpres sudah mayoritas. Dalam sistem presidensial, ujar Andi, tinggal penilaian Presiden terpilih apakah memilih the winner take all ataukah menempuh unity government sebagai jawaban atas situasi politik dalam masyarakat

    "Menurut saya tidak ada oposisi, yang ada potensi menjadi minoritas di parlemen karena dua hal: Pertama, tidak diajak bergabung. Kedua, diajak bergabung tapi menolak. Itulah kenyataan saat ini yg berbeda dengan 2014 dimana Jokowi-JK harus menarik Golkar dan PPP/PAN untuk mayoritas," ujar Andi Arief.

    Andi Arief menilai, menjadi oposisi di parlemen tidak selalu menjadi pilihan keren dan dianggap merepresentasikan aspirasi masyarakat. Dalam banyak pelajaran, ujar dia, justru minoritas dalam parlemen masuk kategori kekuatan terkucil.

    Baca juga: Isu Jadi Makelar Ketua Umum Demokrat, Max: Andi Arief Berkhayal

    Pascaputusan Mahkamah Konstitusi ihwal sengketa pemilihan presiden 2019, partai-partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki keleluasaan untuk menentukan sikap dan posisi. Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat, kini bebas memilih apakah akan tetap berada di luar pemerintahan atau merapat ke koalisi pemerintah.

    Sampai saat ini, baru PKS yang memberi sinyal akan bertahan sebagai oposisi pemerintah. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, selama ini PKS terus istiqomah membela rakyat. Ia menilai baik di dalam atau pun di luar pemerintahan, kebaikan yang didapat akan sama saja.

    "Saatnya kita merapikan barisan untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah," kata Mardani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.