PAN Gak Mau Terlalu Percaya Diri Diajak Jokowi Gabung Pemerintah

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Faldo Maldini. Twitter/@FaldoMaldini

    Faldo Maldini. Twitter/@FaldoMaldini

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Faldo Maldini, mengatakan partainya tidak mau terlalu percaya diri bakal diajak Presiden Joko Widodo atau Jokowi gabung ke kubu pemerintah. Hal itu didasari raihan suara PAN di pemilihan legislatif 2019.

    Baca: Sadar Tak Mendukung Jokowi-Ma'ruf Sejak Awal, PAN Kaji Semua Opsi

    "Kami memahami jika kami memiliki angka yang kecil, tapi itu gak sedikit pun mengurangi niat kami untuk berkontribusi untuk negeri," katanya dalam diskusi 'Peta Politik Pascaputusan MK' di Menteng, Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019.

    Faldo berujar di internal partainya memang banyak yang mendorong agar tetap berada di kubu oposisi. Namun, tidak sedikit pula yang meminta agar gabung ke pemerintah. "Jadi, kalau kami, gak mau ke-GR-an, diajak syukur. Kalaupun di barisan oposisi, kalau itu keputusan partai, kami siap," ucapnya.

    Menurut Faldo, partainya memiliki mekanisme internal untuk menentukan apakah akan bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi. Rencananya hal itu akan diputuskan dalam forum rapat kerja nasional (Rakernas). "Kami tidak mau ke-PD-an juga (diajak gabung pemerintah), kami tentu akan fokus pada hal-hal yang menguntungkan konstituen PAN," ujarnya.

    Dalam pemilihan legislatif 2019, PAN berada di posisi kedua dari bawah dengan meraih 6,84 persen suara. Sementara itu di pemilihan presiden PAN berada di kubu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang kalah oleh duet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

    Baca: Beda Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat Ihwal Pindah Koalisi

    Pada pemilihan presiden 2014, PAN mulanya mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun mereka memutuskan pindah haluan dan bergabung ke kubu Jokowi setelah pemilu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.