Upaya Rekonsiliasi, Tiga Jenderal Jokowi Diutus Dekati Prabowo

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko ditemui saat open house di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko ditemui saat open house di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pertemuan antara dua calon presiden yang berlaga di pemilihan presiden 2019, tak kunjung terlihat. Sejumlah utusan disebut-sebut telah dikirim Joko Widodo atau Jokowi untuk memfasilitasi pertemuannya dengan Prabowo Subianto.

    Di antaranya, ada tiga jenderal purnawirawan yakni; Jenderal (Purn.) Luhut Panjaitan, Jenderal (Purn.) Moeldoko, dan Jenderal (Purn.) Budi Gunawan.

    Baca juga: TKN Pastikan Jokowi dan Prabowo Akan Bertemu Setelah Putusan MK

    Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan bahwa komunikasi antara Jokowi dan Prabowo terus dibangun melalui orang-orang di lingkaran Jokowi, termasuk tiga jenderal itu. "Di lingkaran Pak Jokowi itu banyak. Ada Pak Luhut juga, Pak Moeldoko, ada Pak BG juga," ujar Arsul kepada Tempo di Jakarta pada Kamis malam, 27 Juni 2019.

    Berikut upaya-upaya pertemuan Jokowi-Prabowo sejak pascapencoblosan hingga putusan MK soal sengketa pilpres dibacakan kemarin malam;

    1. Luhut Binsar Panjaitan

    Jokowi mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk berkomunikasi dengan Prabowo pascapencoblosan 17 April lalu. Namun pertemuan itu belum terlaksana. Luhut mengatakan sempat ada hambatan saat ingin bertemu Prabowo yang semula direncanakan pada Ahad, 21 April 2019.

    "Ada masalah teknis beliau agak sakit flu," kata Luhut, saat ditemui di Istana Negara, Senin, 22 April 2019. Luhut mengatakan akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan Prabowo. Namun hingga saat ini wacana itu menguap begitu saja.

    1. Moeldoko Sebut Jokowi-Prabowo Akan Bertemu Sebelum Sidang MK

    Sebelum Idul Fitri Juni lalu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan dua capres akan bertemu sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Moeldoko, Jokowi terus berupaya menjalin komunikasi dengan  Prabowo Subianto. Ajakan bertemu terus disampaikan kepada Prabowo kendati belum bersambut.

    "Alhamdulillah pendekatan itu sedang berjalan dan sudah ada akses komunikasi, saling memahami dan seterusnya," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi - Ma'ruf Amin saat ditemui Tempo di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2019. Menurut dia, dalam sebuah negosiasi seperti itu adalah hal yang biasa.

    Baca juga: Jokowi-Prabowo Adu Pakar Hukum, Ini Kiatnya Agar Sidang MK Mulus

    Moeldoko menilai Prabowo sebenarnya sudah bersedia bertemu Jokowi. Namun dia menduga kendalanya justru ada pada orang-orang di lingkaran Prabowo. "Menurut saya sih persoalan lingkungannya mungkin yang belum bisa menerima atau bagaimana, tapi Pak Prabowo sendiri sudah ada upaya ke arah sana (bertemu Jokowi)."
     

    1. Budi Gunawan Ditengarai Sudah Bertemu Prabowo

    Beberapa sumber Tempo di Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut bahwa telah terjadi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto di Thailand. "Betul terjadi, pertemuannya empat mata," ujar petinggi PAN itu.

    Wakil Ketua TKN Jokowi - Ma'ruf Arsul Sani membantah. "Memang ada kabar Pak Jokowi dan Pak Prabowo ada di Thailand, tapi tidak bertemu langsung," ujar Arsul kepada Tempo, kemarin. Yang ada hanya komunikasi antara lingkaran Prabowo dengan lingkaran Jokowi, melalui para utusan yang ditunjuk kedua capres ini.

    Arsul enggan menyebut nama utusan Jokowi maupun Prabowo yang bertemu itu. "Kalau yang di lingkaran Pak Jokowi kan ada banyak. Ada Pak Luhut juga, Pak Moeldoko, ada Pak BG juga," ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tak menampik ada kemungkinan utusan Jokowi bertemu Prabowo adalah Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. “Bisa saja,” kata dia kepada wartawan di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 25 Juni 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.