Yusril Akan Laporkan Hasil Sidang MK Pada Jokowi - Ma'ruf

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa Hukum TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahedra (tengaj) saat akan menjalani foto bersama usai mengikuti sidang lanjutan terkait perselisihan hasil Pemilu umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Kuasa Hukum TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahedra (tengaj) saat akan menjalani foto bersama usai mengikuti sidang lanjutan terkait perselisihan hasil Pemilu umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi - Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan akan segera melaporkan hasil persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Jokowi dan Ma’ruf Amin.

    Baca: Jokowi Sambut Baik Putusan MK Menolak Gugatan Prabowo

    ”Pak Yusril sebagai ketua tim segera melaporkan kepada principal, klien Pak Yusril, Pak Joko Widodo dan Pak Maruf. Kemudian, ya, kami sampaikan bahwa tugas kami sudah selesai. Sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan pasangan calon nomor 01,” ujar anggota tim hukum Jokowi-Ma’ruf Trimedya Panjaitan, di gedung MK, jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

    Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terkait sengketa Pilpres. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar pada Kamis, 27 Juni 2019.

    Mahkamah menilai dalil tim Prabowo - Sandiaga terkait kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif tak terbukti dan tak beralasan secara hukum. "Menolak seluruh permohonan pemohon," kata Ketua Hakim MK Anawar Usman.

    Baca: MK Sebut Kesalahan Situng Tak Pengaruhi Hasil Pilpres

    Kubu Prabowo - Sandiaga mengajukan gugatan terkait sengketa Pilpres karena menuding kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin melakukan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Badan Nasional Pemenangan Prabowo pun mendaftarkan gugatan pada medio Mei 2019.

    FIKRI ARIGI | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.