Moeldoko: 30 Orang Jaringan Teroris Ikut Aksi Sengketa Pilpres

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kepolisian memasang barikade di kawasan Patung Kuda menuju Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 26 Juni 2019. Sidang MK dengan perkara sengketa pilpres 2019 telah digelar sejak Jumat, 14 Juni 2019 dan majelis hakim konstitusi akan membacakan putusan gugatan hasil pilpres yang dilayangkan Prabowo-Sandi pada 27 Juni 2019. TEMPO/Subekti.

    Petugas kepolisian memasang barikade di kawasan Patung Kuda menuju Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 26 Juni 2019. Sidang MK dengan perkara sengketa pilpres 2019 telah digelar sejak Jumat, 14 Juni 2019 dan majelis hakim konstitusi akan membacakan putusan gugatan hasil pilpres yang dilayangkan Prabowo-Sandi pada 27 Juni 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemerintah telah mengidentifikasi jaringan teroris yang bakal ikut dalam aksi demonstrasi saat sidang pleno putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 27 Juni 2019. Menurut dia, jumlahnya mencapai 30 orang.

    Baca: Wiranto Sebut akan Tangkap Dalang Aksi Sengketa Pilpres Jika...

    "Mereka sudah masuk Jakarta ya, kami sudah kenali mereka, sudah ngelihat itu. Jadi enggak usah khawatir, kalau terjadi sesuatu yang tinggal diambil gitu, yang penting sudah kami ikutin," kata Moeldoko kepada awak media di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juni 2019.

    Menurut Moeldoko, berdasarkan informasi sementara, jumlah massa yang bakal ikut aksi demo di depan MK sekitar 2.500 hingga 3.000 orang. Karena itu, kata dia, TNI dan Polri telah menyiapkan personil sebanyak 40.000 orang untuk melakukan pengamanan saat sidang pleno putusan.

    Dia mengatakan jumlah kekuatan ini sudah cukup memadai untuk melakukan pengamanan dalam rencana aksi yang digelar besok. Oleh karena itu, Moeldoko meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir mengenai adanya aksi tersebut.

    Moeldoko mengatakan pemerintah dan penegak hukum bakal menindak tegas jika ada pelaku aksi yang melakukan kegiatan rusuh. Namun, sepanjang massa aksi yang melakukan demo secara wajar maka penegak hukum dan pemerintah akan memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan demo.

    Baca: Moeldoko: Ada Jaringan Teroris di Aksi Putusan Sengketa Pilpres

    "Kalau nyata-nyata melakukan tindakan sebagai perusuh ya kami pasti tegas. Tapi sepanjang demo biasa ya ngga lah ya, kami perlakukan dengan baik," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.