Partai Koalisi Prabowo Tentukan Jadi Oposisi Setelah Putusan MK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (dari kiri) Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri menghadiri acara Ijtima' Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    (dari kiri) Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri menghadiri acara Ijtima' Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai koalisi Prabowo akan menentukan posisi sebagai oposisi atau koalisi kubu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan putusan ihwal sidang sengketa pilpres. Belum ada yang tegas menyebut akan konsisten berseberangan dengan Jokowi hingga saat ini.

    Baca: Soal Koalisi Prabowo - Sandi, Petinggi PAN Berbeda Pendapat

    Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, setelah MK menyampaikan putusan, Gerindra akan berunding, apakah akan menjadi oposisi atau koalisi. "Kami akan evaluasi 10 tahun di oposisi, apa plus minusnya. PDIP kan juga dulu 10 tahun di oposisi ada plus minusnya," ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 24 Juni 2019.

    Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia menyebut, partai berlambang matahari putih itu akan melakukan evaluasi pasca-putusan MK untuk menentukan arah koalisi.

    "Kami menunggu hasil putusan MK dulu. Secara etika politik kan begitu. Setelah itu, kami lakukan evaluasi, sebetulnya dalam pilpres dan pileg ini kami dapat apa?" ujar Saleh saat ditemui di lokasi yang sama.

    Sejauh ini, ujar Saleh, PAN tidak mendapat efek ekor jas yang siginifikan dengan mendukung Prabowo - Sandi. "Kami kehilangan empat kursi di DPR. Untuk itu, kami akan melakukan evaluasi apakah kami tetap menjadi oposisi konstruktif atau akan membantu pemerintah," ujar Saleh.

    Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengklaim, sampai saat ini Koalisi Adil Makmur masih kompak. Ketika ditanya ihwal kemungkinan arah koalisi pasca-putusan MK, Mardani tak menjawab. Ketua DPP PKS Ledia Hanifa menyebut partainya enggan berspekulasi untuk hal-hal yang belum terjadi. "Nanti nanyanya pasca putusan MK saja," ujar Ledia saat dihubungi Tempo, kemarin.

    Adapun Partai Demokrat memberi sinyal agak terang. Sambil menunggu putusan MK, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, pada  prinsipnya Demokrat siap dalam segala kondisi.

    "Bila Jokowi mengajak bergabung, tentu kami siap. Komunikasi politik Demokrat, SBY, AHY dengan Pak Jokowi sangat baik dan cair. Sehingga, tidak ada hambatan untuk Demokrat bergabung dengan pemerintahan Jokowi," ujar Ferdinand saat dihubungi terpisah.

    Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menyebut koalisinya tak pernah menutup pintu bagi partai dari koalisi seberang masuk ke dalam koalisi pemerintahan.

    Arsul juga tak menampik bahwa TKN paling tertarik berkoalisi dengan Gerindra. "Ada memang sebagian partai di KIK yang memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra. Ada juga yang berpendapat, Gerindra pantas ditawari (masuk ke koalisi pemerintahan)," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

    Baca: Politikus PAN Ini Mengaku Partainya Tak Membahas Pindah Koalisi

    Menurut Arsul, sebagian partai koalisi menganggap Gerindra sebagai lawan kontestasi yang gentle dan juga tidak mengajak kelompok pendukungnya untuk melakukan tindakan anarkis. "Sikap-sikap itu yang membuat sebagian teman-teman di koalisi sangat menghormati Gerindra. Sekali lagi, apakah Gerindra berkenan (bergabung) atau tidak, ya itu kita kembalikan kepada mereka," ujar Arsul.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.