Soal Koalisi Prabowo - Sandi, Petinggi PAN Berbeda Pendapat

Reporter:
Editor:

Wahyu Dhyatmika

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengamat ekonomi dan wakil ketua Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo (kiri) bersama dua mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli (kanan), saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (28/1). TEMPO/Imam Sukamto

    Pengamat ekonomi dan wakil ketua Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo (kiri) bersama dua mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli (kanan), saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (28/1). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Para petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) berbeda pendapat soal masa depan koalisi mereka dengan pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Ada yang bersiap pindah koalisi mendukung pemerintah, sementara yang lain ingin tetap bertahan mendukung koalisi Prabowo.

    Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo termasuk di kubu kedua. Dia memastikan koalisi politik dalam pemilihan presiden tak dapat dibubarkan begitu saja. Menurutnya, perlu ada pembahasan dari semua pihak yang tergabung dalam koalisi, baik dari partai politik, atau pihak-pihak non-parpol yang terlibat.

    BACA: PAN Pastikan Koalisi Prabowo Sudah Berakhir

    “Koalisi itu bukan keputusan 1-2 orang. Itu keputusan bersama, kesepakatan bersama. Jadi soal koalisi Prabowo - Sandi akan jalan terus atau tidak, etikanya ya harus dibahas bersama oleh semua parpol yang terlibat. Tentu membahasnya bersama Prabowo dan Sandi sebagai pimpinan koalisi,” ujar Drajad saat dihubungi, Ahad, 9 Juni 2019.

    Pertimbangan ini, kata Drajad, juga harus melibatkan tokoh-tokoh kunci parpol koalisi seperti Amien Rais di PAN, Salim Segaf Al-Jufri di PKS, dan Titiek Soeharto di Berkarya. Mereka pun, kata Drajad, tidak yakin akan memutuskan sendiri. Tetapi akan melibatkan tokoh-tokoh kunci non-parpol seperti Rizieq Shihab, dan para ulama serta habaib.

    Drajad mengatakan, keputusan berkoalisi itu sudah melalui proses panjang yang dijalani bersama. Banyak faktor yang melatarbelakanginya, seperti persahabatan pribadi dan kesamaan visi. “Jadi tidak bisa bubar begitu saja, apa lagi hanya dengan cuitan,” tuturnya.

    BACA: Gerindra Persilakan PAN dan Demokrat Tinggalkan Koalisi Prabowo

    Sebelumnya Wakil Ketua PAN Bara Hasibuan menegaskan partainya sudah tidak terikat lagi dengan koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo - Sandiaga. Menurut Bara, koalisi itu berakhir setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil final pemungutan suara pada 22 Mei lalu.  

    Segera setelah sidang gugatan hasil pemilu dimulai di Mahkamah Konstitusi pada pekan ini, PAN akan memutuskan langkah politik mereka selanjutnya.  

    Kemarin, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menganjurkan kedua kubu yang berkontestasi dalam Pilpres 2019 segera membubarkan koalisi masing-masing. Menurut Rachland, koalisi partai politik tidak relevan lagi, karena hanya tinggal menunggu proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Pemilu sendiri sudah usai.

    FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.