Ma'ruf kepada Purnawirawan TNI: Khilafah Tak Cocok di Indonesia

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menghadiri acara halal bihalal bersama purnawirawan TNI, di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Juni 2019. Saat memberi ceramah, Ma'ruf mengingatkan ketidakcocokan khilafah di Indonesia.

    Ma'ruf mengatakan Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil dari kesepakatan pendiri bangsa, yang terdiri dari berbagai elemen. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun bersama-sama. "Saya menamai negara ini sebagai negara kesepakatan," kata Ma'ruf saat memberi ceramah.

    Baca juga: Halal Bihalal TNI, Ryamizard: Pancasila Makin ... 

    Menurut Ma’ruf, ini berarti masalah yang muncul di luar kesepakatan tidak boleh masuk. Termasuk di antaranya bentuk negara. Saat ini ada beberapa ideologi mencoba masuk, seperti khilafah. "Karena itu saat ditanya kenapa khilafah di Indonesia tidak boleh, karena menyalahi kesepakatan. Maka bukan ditolak tapi tertolak secara otomatis," kata dia.

    Ketua MUI nonaktif ini menyampaikan pernyataan itu sehubungan dengan adanya penelitian Kementerian Pertahanan yang menyatakan 3 persen anggota TNI meragukan Pancasila sebagai dasar negara. Ma'ruf mengingatkan jika prajurit mulai menyimpang, ditarik kembali ke jalan Pancasila dan UUD 45.

    Baca juga: Menhan Sebut 23 Persen Pelajar - Mahasiswa Setuju Khilafah

    Ia menegaskan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan menumpahkan darah. Jika Pancasila dan UUD 1945 tak diwariskan, maka Indonesia bisa hancur. "Apabila kesepakatan kita pegang teguh, inshaallah aman sebagai agama negara bangsa.”

    Ma'ruf mengatakan ulama dan TNI sama-sama berperan dalam menjaga stabilitas negara. “Kita semua, ulama, purnawirawan, harus menjadi penjaga pengawal prinsip ini, bangsa ini," kata Ma'ruf.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.