TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Golkar Kalimantan Timur menghukum para kadernya yang mbalelo dan tidak mendukung calon gubernur Jusuf SK - Luther Kombong. Kader merupakan struktur pengurus Golkar Samarinda. "Bila tidak loyal terkena sanksi partai," kata Ketua Tim Sukses Aminuddin Rukka. Ketua Golkar Samarinda, Achmad Amin bersama 10 unsur pengurusnya dianggap tidak mendukung keputusan partai. Golkar Kaltim menunjung pelaksana tugas struktur pengurus Samarinda. "Sudah ditunjuk pelaksana tugas," ungkap Rukka. Mekanisme partainya, kata Rukka dengan meminta keterangan pihak dianggap menentang keputusan partai. Sikap tegas dimungkinkan lewat tindakan pemecatan dari struktur keanggotaan partai. Ketua Golkar Samarinda, Ahmad Amin sejak awal menunjukan sikap berseberangan dengan keputusan partai. Meskipun gagal dalam konvensi pemilihan cagub, dia nekat maju dengan kendaraan Partai Patriot dan Partai Keadilan Sejahtera. Pemilihan gubernur Kaltim diikuti empat pasangan peroleh dukungan partai - partai besar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim memutuskan pasangan Ahmad Amin - Hadi Mulyadi (Patriot, PKS), Awang Faroek Ishak - Farid M (PAN, PKB), Nursyiwan Ismail - Heru Bambang (PDIP) dan Jusuf SK - Luther Kombong (Golkar). SG Wibisono
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat
13 Februari 2024
Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat
Serangan fajar tidak hanya mempengaruhi pemilih secara langsung dengan imbalan materi, tetapi juga memengaruhi integritas dan kualitas demokrasi
Mahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang
31 Desember 2023
Mahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang
"Pemimpin yang benar pasti dilahirkan dari proses yang benar, jujur, adil dan tidak tipu-tipu," kata Mahfud Md.
Pemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN
24 November 2023
Pemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN
Bawaslu DKI fokus pada sejumlah isu selama masa kampanye menjelang Pemilu 2024. Isu yang menjadi sorotan mulai dari politik uang hingga netralitas ASN
Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang
27 Agustus 2023
Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang
Universitas Airlangga (Unair) menandatangani deklarasi tolak politik uang dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024.
Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu
18 Desember 2022
Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu
Jokowi meminta Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena akan mempermudah tugas mereka dalam mengawasi politik uang.
Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut
18 Juli 2019
Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut
Yupen Hadi sebelumnya melaporkan caleg Gerindra Wahyu Dewanto atas dugaan politik uang pada 25 Mei 2019.
Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai
17 April 2019
Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai
Polisi menunggu rekomendasi Bawaslu soal dugaan politik uang tersebut.
Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu
9 Maret 2019
Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu
Patroli pengawasan ini dinilai bisa mencegah politik uang di masa tenang pemilu.
Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang
26 Februari 2019
Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang
Wasingatu Zakiyah, perempuan Desa Sardonoharjo, Sleman, Yogyakarta gigih menyebarkan ajakan melawan politik uang menjelang Pemilu 2019.
Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU
12 Februari 2019
Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU
Pencoretan daftar caleg itu diputuskan KPU setelah Mandala Shoji dinyatakan terbukti bersalah melanggar aturan pemilu.
