TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui politik uang masih terus berlangsung di setiap gelaran Pemilu di Tanah Air. Praktik tersebut dianggapnya jadi penyakit di setiap Pemilu.
"Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap Pemilu," kata Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu, 17 Desember 2022.
Pengakuan ini disampaikan Jokowi karena pengalamannya berlaga di Pemilihan Wali Kota Solo, Pemilihan Gubernur, hingga Pemilihan Presiden. "Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya sampaikan apa adanya, ada (politik uang),"
Menurut Jokowi, aturan sebenarnya sudah diperketat. Tapi praktiknya tetap terjadi politik uang. Mereka yang terkena sanksi juga sangat sedikit. "Jika dibiarkan lama-lama, rusak demokrasi kita," kata kepala negara.
Untuk itu, Jokowi meminta Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena akan mempermudah tugas mereka dalam mengawasi politik uang.
Masalah politik uang dan partisipasi masyarakat ini adalah satu dari empat pesan Jokowi kepada semua pejabat Bawaslu pusat hingga daerah. Jokowi juga berpesan agar Bawaslu fokus pada upaya pencegahan dan tidak hanya bekerja saat terjadi pelanggaran pemilu.
Berikutnya, Jokowi meminta Bawaslu segera memetakan potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran Pemilu. Terakhir, Bawaslu diminta bekerja cepat dan sesuai koridor hukum.
Baca Juga: Polarisasi di Masyarakat Masih Terjadi, NasDem Sebut Rekonsiliasi usai Pilpres 2019 Gagal
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
