KPK Tagih Rencana Ditjen Pas Pindahkan Koruptor ke Nusakambangan

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga binaan kasus korupsi Setya Novanto (kedua kiri) dan Akil Mochtar (kedua kanan) melasanakan shalat idulfitri 1440 Hijriah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu 5 Juni 2019. Sebanyak 128 warga binaan dari pidana umum dan pidana khusus mendapatkan remisi idulfitri 1440 Hijriah dengan potongan masa tahanan antara 15 hari sampai dua bulan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi

    Warga binaan kasus korupsi Setya Novanto (kedua kiri) dan Akil Mochtar (kedua kanan) melasanakan shalat idulfitri 1440 Hijriah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu 5 Juni 2019. Sebanyak 128 warga binaan dari pidana umum dan pidana khusus mendapatkan remisi idulfitri 1440 Hijriah dengan potongan masa tahanan antara 15 hari sampai dua bulan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan kaburnya koruptor proyek e-KTP Setya Novanto membahayakan kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM, terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Pasalnya, kejadian keluarnya napi dari penjara tak cuma sekali saja terjadi.  “Khususnya Ditjen PAS yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab atas pengelolaan lapas,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Sabtu, 15 Juni 2019.

    Baca juga: Mulai Tahun Ini, Napi Korupsi Diusahakan Dibui di Nusakambangan

    KPK, kata Febri, mengingatkan agar Ditjen Pemasyarakatan tetap menjalankan rencana perbaikan sistem pengelolaan lapas yang perah disusun bersama KPK. Penyusunan rencana perbaikan itu dilakukan setelah KPK membongkar praktek suap di Lapas Sukamiskin pada 2018.

    Saat itu, KPK menangkap Kalapas Sukamiskin Wahid Husein karena disangka menerima suap dari narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah untuk mendapatkan izin keluar lapas dan fasilitas mewah di dalam lapas Sukamiskin. Wahid dan Fahmi sudah divonis bersalah oleh pengadilan.

    Saat itu, Ditjen Pemasyarakatan mewacanakan pemindahan narapidana korupsi ke lapas Nusakambangan. KPK berharap Ditjen Pemasyarakatan bisa mengimplementasikan rencana tersebut. Setidaknya, kata Febri, Ditjen Pemasyarakatan dapat menyampaikan kepada publik perkembangan pelaksanaan rencana tersebut. “Jika masyarakat masih menemukan narapidana berada di luar lapas dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.”

    KPK mengeluarkan pernyataan tersebut menyusul peristiwa dugaan kaburnya Setya Novanto saat berizin berobat di Rumah Sakit Santosa, Bandung pada Jumat, 14 Juni 2019. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Liberti Sitinjak menuturkan kejadian berawal saat mantan Ketua Umum Golkar tersebut dirawat di RS Santosa sejak 12 Juni 2019 karena masalah di lengannya. Pada Jumat kemarin, ia dijadwalkan akan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

    Saat akan kembali diangkut ke Lapas, Setya berdalih ingin membayar tagihan rumah sakit dahulu di lantai dasar. Setya dirawat di lantai 8. Ditunggu beberapa saat, Setya tak kunjung kembali ke kamar tempatnya dirawat. “Pengawal menunggu di lantai atas, tapi tidak muncul-muncul, saat ke bawah, ternyata orangnya enggak ada,” kata Liberti saat dihubungi, Jumat, 14 Juni 2019.

    Liberti mengatakan pihaknya akhirnya menemukan Setya berada di Padalarang, Bandung pada pukul 18.00 di hari yang sama. Setya diduga pelesiran ke daerah Padalarang Bandung bersama istrinya, Deisty Tagor. Foto keduanya saat berada di sebuah toko bahan bangunan di daerah Padalarang tersebar di media sosial. Seusai kejadian ini, Kemenkumham memutuskan memindahkan Setya ke Lapas Gunung Sindur tadi malam.

    AJI NUGROHO | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Bebas Visa bagi Indonesia di Brasil dan Empat Negara

    Sejumlah negara baru saja mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi para pemegang paspor Indonesia, bukti bahwa paspor Indonesia semakin kuat di dunia.