FPI Cirebon Larang Anggota ke Jakarta Menjelang Sidang di MK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Polri saat mengikut apel Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Anggota Polri saat mengikut apel Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Front Pembela Islam atau FPI Cirebon Habib Muhammad Al Habsyi melarang anggotanya pergi ke Jakarta sehubungan dengan digelarnya sidang gugatan pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi atau MK pada Jumat, 14 Juni 2019.

    Baca juga: Izin FPI Hampir Habis, Begini Aturan Perpanjangan SKT Ormas

    Al Habsyi meminta anggota FPI di Cirebon untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa."Yang bekerja, ya bekerja seperti biasa. Yang sekolah ya tetap sekolah," kata dia di Cirebon, Kamis 13 Juni 2019.

    Menurut Al Habsy, berangkat ke Jakarta tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Uang yang ada menurutnya lebih baik digunakan untuk menafkahi keluarganya masing-masing. “Apalagi sudah ada instruksi dari Prabowo untuk tidak datang ke Jakarta,” ungkap Habsy.
    Karenanya, Habsy meminta anggotanya untuk bersabar dan menunggu hasil sidang MK di tempat masing-masing. “Kita ngoyo-ngoyo ke Jakarta juga tidak mengubah apa-apa,” kata Habsy.

    Selanjutnya jika ada anggota FPI Cirebon yang tetap berangkat ke Jakarta, Habsy menyatakan jika itu bukan atas instruksi dirinya. “Kami juga tidak bertanggung jawab,” tegas Al Habsy.

    Instruksi dari ketua FPI Cirebon Raya tersebut diapresiasi oleh Kapolres Cirebon, Ajun Komisaris Besar Suhermanto. “Kami ucapkan terima kasih kepada FPI Cirebon dan berharap sikap tersebut ditiru oleh pendukung lainnya,” ungkap Suhermanto.

    Baca juga: Izin Ormas FPI di Kementerian Dalam Negeri Berakhir Bulan Depan

    Suhermanto juga meminta agar masyarakat lebih baik memantau perkembangan gugatan pilpres di MK melalui sejumlah media yang ada saat ini. Selain itu ia juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga situasi di daerah masing-masing. “Yakinlah MK akan bersikap profesional dan bertindak sesuai dengan fakta hukum yang ada,” kata Suhermanto.

    Saat ditanyakan ada tidaknya pergerakan menuju Jakarta, Suhermanto mengungkapkan jika saat ini belum terlihat pergerakan dalam jumlah besar dari luar Cirebon menuju Jakarta. Jika memang ada, pihaknya menurut Suhermanto akan kembali melakukan penyekatan seperti sebelum aksi 21 dan 22 Mei lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.