Polres Mimika Siagakan 250 Personel Kawal Takbiran Keliling

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Takbiran. ANTARA

    Ilustrasi Takbiran. ANTARA

    TEMPO.CO, Timika - Kepolisian Resor Mimika, Papua mengerahkan sekitar 250 personel untuk bersiaga menjaga keamanan saat kegiatan takbiran keliling menyambut hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah pada Selasa, 4 Juni 2019.

    Baca: Jokowi Minta Idul Fitri Jadi Ajang Pererat Persatuan

    Kepala Polres Mimika Ajun Komisaris Besar Agung Marlianto mengatakan sudah menggelar rapat koordinasi dengan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Mimika soal rencana menggelar takbiran keliling Kota Timika. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Lapangan Timika Indah. Peserta akan melakukan pawai takbir mengelilingi Kota Timika dengan rute yang lebih pendek.

    "Kami berharap di tengah euforia atau gegap gempita merayakan hari kemenangan melalui pawai takbir keliling tidak meninggalkan residu permasalahan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Peserta diimbau untuk tetap mematuhi aturan, tidak menggunakan kendaraan roda dua karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, tidak menggunakan knalpot bising yang dapat mengganggu ketenangan warga," kata Agung.

    Ia menegaskan Polres Mimika akan mengawal penuh kegiatan pawai takbir keliling tersebut.

    Meski demikian, Kapolres mengharapkan umat muslim sebaiknya menggelar takbiran di tempat masing-masing seperti di mushola, masjid dan pemukiman warga.

    Baca juga: 3 Jamaah yang Merayakan Lebaran Hari Ini

    Selain pengamanan malam takbiran, Polres Mimika dibantu oleh komunitas warga Mimika lainnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pemuda Gereja-gereja juga akan menjaga keamanan pelaksanaan shalat Idul Fitri di Lapangan Timika Indah dan sejumlah tempat lainnya di Kota Timika pada Rabu pagi, 5 Juni 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.