9 Parpol Tak Lapor Identitas Lengkap Penyumbang Dana Kampanye

Reporter

Suasana kampanye terbuka calon presiden 02, Prabowo Subianto di Kawasan Wisata Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat, Selasa, 2 April 2019. Istimewa.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut sembilan partai politik peserta Pemilu 2019 tidak melaporkan identitas penyumbang dana kampanye secara lengkap. Temuan ini diperoleh Bawaslu dari hasil pengawasan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu 2019.

Baca: Akan Lapor ke KPK, Sandiaga Masih Hitung Biaya Kampanye Pilpres

"Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, ada sembilan partai politik yang tidak melaporkan identitas penyumbang dana kampanyenya secara lengkap," kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar pada Selasa, 28 Mei 2019 di Jakarta.

Berdasarkan data yang disampaikan Bawaslu, kesembilan partai itu yakni PKB, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PSI, Hanura, Demokrat, dan PKPI.

PKB, misalnya, tidak mencantumkan identitas enam penyumbang perseorangan dan satu penyumbang kelompok. Kemudian, Golkar tidak mencantumkan identitas satu penyumbang perseorangan dan satu penyumbang badan usaha nonpemerintah.

Nasdem tidak mencantumkan identitas satu penyumbang badan usaha nonpemerintah. Selanjutnya, Garuda tidak mencantumkan identitas tiga penyumbang perseorangan. Berkarya tidak mencantumkan identitas satu penyumbang perseorangan.

PSI tidak mencantumkan identitas 70 penyumbang perseorangan dan dua penyumbang kelompok. Hanura tidak mencantumkan identitas satu penyumbang perseorangan dan satu penyumbang kelompok. Demokrat tidak mencantumkan identitas empat penyumbang perseorangan. Dan terakhir, PKPI tidak mencantumkan identitas tiga penyumbang perseorangan.

Fritz mengatakan ketidaklengkapan identitas ini terkait tidak adanya nomor kontak serta nomor pokok wajib pajak dari para penyumbang. Dia mengatakan temuan ini merupakan bentuk ketidaktertiban sejumlah partai terhadap administrasi.

Baca: Pengamat LIPI Ingatkan Politik Ijon Terkait Dana Kampanye Jokowi

"Jadi partai politik ini patuh mulai dari laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, namun beberapa belum tertib administrasi," kata dia. 
 






Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

9 jam lalu

Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

Michael Sianipar mengakui ada komunikasi dengan parpol lain setelah mundur dari PSI, bahkan ada ajakan untuk bergabung dengan parpol lain.


Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

4 hari lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

5 hari lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

6 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

6 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


KBRI Gunakan Aplikasi untuk Data WNI di Malaysia

9 hari lalu

KBRI Gunakan Aplikasi untuk Data WNI di Malaysia

KBRI di Kuala Lumpur mulai menggunakan aplikasi KBRIKL APP untuk mendata jumlah dan keberadaan warga negara Indonesia di Malaysia.


Miliki Perdana Menteri Baru, Bagaimana Sistem Pemerintahan di Malaysia?

11 hari lalu

Miliki Perdana Menteri Baru, Bagaimana Sistem Pemerintahan di Malaysia?

Malaysia memiliki sistem pemerintahan yang unik, di mana raja yang akan memerintah dipilih setiap lima tahun sekali.


Fitch Solutions Sebut Investor Bakal Menjauh Sampai Politik di Malaysia Stabil

14 hari lalu

Fitch Solutions Sebut Investor Bakal Menjauh Sampai Politik di Malaysia Stabil

Fitch Solutions memperingatkan instabilitas politik dapat berpengaruh pada sektor investasi di Malaysia, di mana investor bakal bersikap menunggu.


Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

15 hari lalu

Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim bersaing menggalang banyak dukungan untuk membentuk pemerintahan setelah ketidakpastian hasil pemilu Malaysia.


Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

15 hari lalu

Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut money politics dalam Pilkada membuat mekanisme Pemilu rusak.