Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Sebut Jokowi dan Prabowo Harus Rendah Hati Untuk Bertemu

image-gnews
Warga bertopeng Capres Cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi pesan damai di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 21 April 2019. Aksi tersebut mengajak masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi dan menghormati keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). ANTARA/Mohammad Ayudha
Warga bertopeng Capres Cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi pesan damai di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 21 April 2019. Aksi tersebut mengajak masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi dan menghormati keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). ANTARA/Mohammad Ayudha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai rekonsiliasi antara Calon Presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi dengan calon presiden Prabowo Subianto harus segera dilakukan.

Baca: Sandiaga Klaim Tak Ada Tawaran Jabatan dari Kubu Jokowi

"Yang paling penting tentu kemauan dua tokoh itu untuk segera bertemu, minum teh, dan makan nasi goreng bersama, seperti yang sering dilakukan sebelum pilpres," ujar Adi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 25 Mei 2019.

Saat ini, Adi menilai yang paling penting adalah kedua capres bisa menunjukkan kerendahan hati untuk segera bertemu. Tak lama setelah pilpres berakhir, Jokowi memang sempat mengutus Luhut Binsar Panjaitan untuk memediasi pertemuan. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda pertemuan akan dilakukan.

Baca: Sandiaga Sebut Prabowo Tunggu Undangan Konsolidasi dari Jokowi

Mentok lewat Luhut, Jokowi pun akhirnya meminta bantuan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk bertemu Prabowo. Pertemuan antara JK dengan Prabowo sudah dihelat pada Jumat, 24 Mei 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Idealnya rekonsiliasi langsung dilakukan Jokowi dan Prabowo, tak usah perantara pihak lain," kata Adi. Pertemuan itu pun, kata Adi, bisa dilakukan di mana saja. Bisa di Istana Negara, ataupun rumah Prabowo di Kertanegara.

"Hubungannya bisa atas nama presiden bertemu rakyatnya, atau bisa atas nama antar kandidat capres. Yang penting posisi pertemuannya harus egaliter karena bertujuan islah dan tentu tetap menjaga marwah Prabowo yang kalah dalam pleno KPU," kata Adi.

Baca: Pengancam Jokowi, Hermawan Susanto Akan Numpang Nikah di Polda

Rekonsiliasi dinilai sebagai upaya paling kongkrit untuk menurunkan tensi politik dan keamanan di masyarakat yang saat ini sedang memanas. Dalam tiga hari terakhir, kerusuhan terjadi di sekitar Badan Pengawas Pemilu, lokasi demonstrasi massa yang menyatakan kecewa dengan hasil keputusan pemilu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

6 jam lalu

Kondisi perumahan yang diresmikan Presiden Jokowi di Bekasi. Tempo/Adi Warsono
Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni


Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.


Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

6 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia


Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

8 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.


Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

9 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.


Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

9 jam lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

Mulai berjalan 2025, Bappenas perkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu


Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

10 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.


Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.


Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

10 jam lalu

Suasana area proyek pembangunan Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Selasa, 7 Mei 2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan di Memorial Park akan dibangun patung Soekarno-Hatta, patung Sayap Pelindung Nusantara, dan api abadi. TEMPO/Riri Rahayu
Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara


Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

11 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah