Massa Aksi 22 Mei Sindir Hendropriyono yang Siagakan Anjing K-9

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono bersama pasukan anjingnya di Gedung  Djoeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Mei 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono bersama pasukan anjingnya di Gedung Djoeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Mei 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Massa Aksi 22 Mei atau Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat menyindir Bekas Kepala Badan Intelijen Negara, Hendropriyono, yang akan menyiapkan anjing K-9 untuk menjaga demonstrasi.

    Baca: Hendropriyono Sindir Kivlan dan Sjafrie Barisan Sakit Hati

    "Takut nggak sama anjing saudara? sementara anjing saja kalah sama ayam," ujar orator dari atas mobil komando di Jalan Thamrin, Selasa, 21 Mei 2019.

    Si orator pun mempertanyakan nama orang yang ingin membubarkan unjuk rasa dengan anjing k9. Pengunjuk rasa pun kompak menyebut nama Hendropriyono. "Sapa yang mau bawah anjing?ciye..ciye"
     
    Dia juga meminta pengunjuk rasa untuk tidak takut dengan anjing. "Ada yang tahu cara lawan anjing sodara. Takut nggak sama anjing sodara, pake ayam sodara."
     
    Sebelumnya, Hendropriyono mengatakan menyiapkan pasukan anjing K-9 miliknya untuk menjaga aksi massa bertajuk Ifthor Akbar 212 di Gedung KPU pada 22 Mei 2019. Hendropriyono tak mau membeberkan apakah ia sudah mendapat izin dari kepolisian untuk menurunkan pasukan anjing miliknya itu.
     
    "Saya tidak mau kasih tahu, kalau diperlukan mengatasi aksi brutal itu," ujar Hendropriyono di Gedung Djoang 45, Menteng, Jakarata Pusat, Ahad, 19 Mei 2019.
     
     
    Dia menyebut ada 152 ekor anjing yang dimiliki pasukan bernama Warga Jaya itu. Jika ada yang ingin mengacaukan negara, kata Hendro, pasukan anjingnya siap diturunkan.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.