Bersiaga Hadapi Aksi 22 Mei, Moeldoko: Kami Tak Ingin Ada Korban

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Deputi V KSP Jaleswari Pramowardani berbincang dengan media di Gedung Bina Graha, Jakarta, 8 Maret 2019. TEMPO/Friski Riana

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Deputi V KSP Jaleswari Pramowardani berbincang dengan media di Gedung Bina Graha, Jakarta, 8 Maret 2019. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah bersiap siaga menghadapi aksi massa pro-Prabowo pada Aksi 22 Mei mendatang. Selain menyiapkan sejumlah langkah-langkah untuk menjaga keamanan, komunikasi politik pun dilakukan.

    Baca: Moeldoko: Ada Potensi Kelompok Terlatih Membonceng Aksi 22 Mei

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, saat ini yang menjadi prioritas adalah membangun komunikasi dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, untuk menghindari potensi konflik pada hari tersebut.

    "Kami percaya bahwa beliau itu patriot sejati yang akan bersikap layaknya kesatria. Yang mengkhawatirkan itu kalau ada kelompok lain yang bergerak tanpa setahu Pak Prabowo. Kami tidak ingin ada korban," ujar Moeldoko seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 20-26 Mei 2019.

    Kelompok lain yang dimaksud Moeldoko adalah kelompok yang terlatih yang ditengarai akan membonceng aksi menolak hasil penetapan pemilu itu. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu menyebut, pemerintah tengah mencoba menggagalkan upaya kelompok tersebut.

    Baca: Polisi Sebut Teroris Bogor akan Ledakkan Bom di KPU pada 22 Mei

    Pemerintah, ujar Moeldoko, tidak ingin tragedi Trisakti berulang. Peristiwa itu adalah penembakan terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa pada 12 Mei 1998 menentang pemerintahan Soeharto, yang berujung pada tewasnya empat mahasiswa, selain ratusan yang luka-luka. "Kalau itu yang terjadi, ongkos demokrasi kita terlalu mahal," ujar Moeldoko.

    Seperti diketahui, kelompok pendukung Prabowo berencana menggelar aksi pada 22 Mei 2019 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta. Agenda mereka adalah menolak hasil pemilu yang dituding diwarnai kecurangan. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.