Sindir Wiranto, Amien Rais Sebut Soal Pelanggaran HAM

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais, saat menjadi pembicara diskusi di Rumah Perjuangan Rakyat, di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais, saat menjadi pembicara diskusi di Rumah Perjuangan Rakyat, di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais menyindir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, yang baru saja membentuk Tim Asistensi Hukum. Amien menilai tim ini dibuat hanya untuk menangkapi orang-orang yang berbicara keras pada pemerintah.

    Baca juga: People Power Amien Rais: Awal Dicetuskan Hingga Berganti Nama

    "Apalagi ada menteri, saya lupa namanya, yang kumpulkan ahli-ahli hukum, kemudian akan menghukum mereka yang mengatakan kurang pantas dan lain-lain," kata Amien saat menjadi pembicara di Rumah Perjuangan Rakyat, di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019.

    Amien mengatakan Menteri yang ia mengaku lupa namanya itu, seakan tidak berkaca. Pasalnya, Amien mengatakan menteri itu hingga saat ini masih terkait dengan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

    "Jadi jangan main-main dengan kita pak menteri. Kita bisa kembali akan kita bawa ke ICJ atau mahkamah konstitusional yang lain, jadi jangan main-main dengan rakyat," kata Amien.

    Meski mengaku tak mengingat nama menteri yang ia sindir, namun seperti diketahui Wiranto adalah menteri yang baru-baru ini membentuk tim asistensi hukum.

    Tim ini bergerak untuk memberi saran dan masukan kepada aparat penegak hukum, terkait kasus pasca pemilihan umum 2019.

    Amien menilai hal ini merupakan bentuk tekanan dari pemerintah terhadap gerakan rakyat. Amien awalnya mengungkapkan isu gerakan rakyat people power, untuk menolak hasil pilpres 2019 yang ia nilai penuh kecurangan.

    Baca juga: Eggi Sudjana Tersangka Makar dan Ditahan Gara-gara Isi Video Ini

    Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional calon presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu belakangan mengubah kosakata people power dengan gerakan nasional kedaulatan rakyat. Ia menegaskan gerakan ini tak takut akan gertakan apapun dari pemerintah, termasuk Tim Asistensi Hukum nasional.

    "Kami jangan ditakuti dengan bedil, dengan meriam, dengan panzer, tank, dan lain-lain. Bagi rakyat, itu hanya abal-abal, tidak akan pengaruhi kekuatan kita," ujar Amien Rais.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.