Kubu Jokowi Balas Seruan Tolak Bayar Pajak Arief Poyuono

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga saat mengklarifikasi tudingan-tudingan bahwa kubunya takut akan debat kandidat pemilihan presiden 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga saat mengklarifikasi tudingan-tudingan bahwa kubunya takut akan debat kandidat pemilihan presiden 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf menanggapi seruan politikus Gerindra Arief Poyuono untuk memboikot hasil pemilu dengan menolak membayar pajak.

    Baca juga: Kata AHY Soal Arief Poyuono Persilakan Demokrat Keluar Koalisi

    Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menyarankan, politikus Gerindra di DPR tak perlu digaji dan menikmati tunjangan hari raya. Sebab uang itu berasal dari pajak.

    "Kami minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

    Arya bahkan meminta politikus Gerindra tak memakai fasilitas umum kalau tak ingin bayar pajak. "Jangan nikmati jalan, jangan naik busway, apalagi MRT, jangan. Karena nginjakin kaki di jalan raya aja harus bayar pajak," ujar Arya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menyerukan agar masyarakat yang tak mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pemilihan Presiden 2019 menunjukkannya dengan menolak membayar pajak.

    Baca juga: Demokrat Anggap Arief Poyuono Tak Punya Kapasitas Bicara Koalisi

    “Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. “Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Politik Dinasti dalam Partai Peserta Pemilihan Legislatif 2019

    Kehadiran politik dinasti mewarnai penyelenggaraan pemilihan legislatif 2019. Sejumlah istri, anak, hingga kerabat kepala daerah.