PDIP Anggap Pemilu 2019 Berlangsung Demokratis

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Serba-serbi kampanye terbuka PDIP yang dipimpin Sekretaris Jenderal PDIP Hasto  Kristiyanto di alun-alun Kota Tangerang, Banten pada Ahad, 24 Maret 2019. Dewi Nurita/TEMPO

    Serba-serbi kampanye terbuka PDIP yang dipimpin Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di alun-alun Kota Tangerang, Banten pada Ahad, 24 Maret 2019. Dewi Nurita/TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Pemilu 2019 berlangsung dengan baik. Menurutnya, tingkat demokrasi di pemilu 2019 meningkat dengan naiknya partisipasi masyarakat.

    Baca: PDIP Buka Kemungkinan Ketua DPR Dijabat Perempuan

    “Upaya untuk mewujudkan pemilu yang lebih demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih besar menunjukkan antusiasme yang begitu tinggi untuk menentukan pemimpin nasional, itu telah tercapai,” ujar Hasto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.

    Hasto mengatakan itu saat menyampaikan evaluasi internal partainya terhadap pelaksanaan pemilu 2019. Dia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu serta seluruh aparatur negara atas terselenggaranya pemilu 2019, yang dianggap telah berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

    KPU dan Bawaslu, kata Hasto, juga telah bertindak responsif untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019. Hasto tak menampik banyak kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan pesta demokrasi yang dianggap sebagai yang terumit di seluruh dunia. Namun kekurangan tersebut ia nilai masih dalam batas toleransi.

    Baca: Situng KPU: PDIP-Golkar-Gerindra Sementara Tiga Besar Pileg

    “Ini tetap menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin meningkat. Partisipasi pemilu presiden yang mencapai di atas 80 persen dan partisipasi pemilu legislatif 78 persen menunjukkan kuatnya antusiasme itu,” ujar Hasto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.