TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mendukung wacana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. "Pendapat saya dulu masih kombinasi, tapi sekarang saya dukung pemindahan Ibu Kota setelah melihat realitasnya," kata Yayat kepada Tempo, Selasa, 30 April 2019.
Baca juga: Basuki: Pemindahan Ibu Kota Bukan Rencana Ujug-ujug
Sebelum memutuskan mendukung penuh, Yayat mengaku keputusannya pada tahun lalu adalah masih kombinasi, yaitu pemerintahan dipindahkan namun bukan dengan membangun kota baru. Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara, namun pemerintahan mulai diredistribusikan ke daerah-daerah.
Analisis Yayat tersebut tertuang dalam laporan milik Tim Nawa Cipta, Bappenas, pada 2018. Yayat menjelaskan konsep lamanya adalah redistribusi fungsi dengan mengurangi peran Jakarta.
Misalnya, di Jakarta tidak perlu kawasan industri. "Dipindahkan ke luar Jakarta. Pusat pelayanan ekspor dan impor, pelabuhannya jangan di Tanjung Priok lagi. Tapi gagal dipindahkan ke Cilamaya," katanya.
Adapun kondisi Jakarta saat ini, kata Yayat, sudah sangat kritis. Sebab, daya dukung lingkungan, bencana kebakaan, banjir, air bersih, dan limbah sudah semakin parah. Apalagi harga rumah semakin mahal, biaya hidup semakin tinggi, dan kesenjangan semakin lebar. "Jadi dengan pindah bisa dicari alternatif pengembangan yang lebih merata."
Jika ingin memiliki Ibu Kota yang tenang, sejuk, dan tidak banyak masalah maka pemindahan menjadi solusi. Selain itu, pemindahan juga menjadi bagian dari politik redistribusi pembangunan ke luar Jawa. Namun, Yayat mengingatkan bahwa pertimbangan geopolitik dan geostrategis menjadi sangat penting dalam memilih kota yang bakal dijadikan Ibu Kota baru.
