Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rencana Pemindahan Ibu Kota Dari Era Soekarno Hingga Jokowi

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Joko Widodo saat wawancara khusus dengan tim Tempo Media Grup di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 26 April 2019. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo saat wawancara khusus dengan tim Tempo Media Grup di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 26 April 2019. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Keputusan ini diambil pada rapat terbatas yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Baca: Realisasi Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Usul Bentuk Badan Otoritas

Jokowi mengatakan pemindahan Ibu Kota bukanlah wacana baru. "Gagasan pemindahan Ibu Kota sudah lama muncul sejak era Presiden Soekarno. Sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu," kata Jokowi.

Menurut mantan Gubernur DKI itu, wacana pemindahan selalu timbul lalu tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Padahal, beberapa negara sudah mulai mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahan. "Saya kira kita contohkan banyak sekali, baik Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan. Kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," ujarnya.

Pemindahan Ibu Kota negara pernah disebut dua kali oleh Presiden pertama, Sukarno. Pertama, saat meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada 1957. Saat itu, Bung Karno ingin merancangnya menjadi ibu kota negara. Hal itu menurut Bung Karno sudah tertuang dalam masterplan yang ia buat sendiri dalam pembangunan kota tersebut pada masa kemerdekaan.

Kedua, dengan gaya retorikanya Bung Karno kembali menyebut Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara pada Seminar TNI-AD I di Bandung pada 1965.

"Mari kita jadikan Jakarta dan Surabaya sebagai kota-kota mati. Kedua kota besar itu bagi saudara-saudara kita di luar Jawa ibaratnya sudah menjadi Singapura dan Hong Kong-nya Indonesia. Modal hanya berpusat di kedua kota besar itu, dan seolah-olah mengeksploitir daerah-daerah di luar Jawa."

Baca: Berikut Alasan Jokowi Putuskan Ibu Kota di Luar Pulau Jawa

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di era kepemimpinan Soeharto, gagasan pemindahan ibu kota muncul kembali dengan mengusulkan daerah Jonggol, Bogor, sebagai Ibu Kota negara.

Pemindahan ibu kota kembali ramai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2010. Waktu itu SBY menawarkan tiga opsi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.

Kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Presiden waktu itu mencontohkan Malaysia, yang beribu kota di Kuala Lumpur tapi pusat pemerintahannya di Putrajaya. Terakhir, membangun ibu kota baru, seperti Canberra (Australia) dan Ankara (Turki).

Opsi itu muncul kembali setelah Jakarta dilanda banjir besar pada 2013. "Presiden tak tabu membicarakan pemindahan ibu kota," kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah di era SBY, Velix Wanggai.

Di era pemerintahan Jokowi, wacana tersebut muncul pada 2017, kemudian dibahas lagi pada 2018, dan terakhir dalam ratas pada Senin kemarin. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menawarkan tiga alternatif kajian pemindahan Ibu Kota. Alternatif pertama, ibu kota tetap di Jakarta, namun dibangun distrik khusus pemerintahan di Istana dan Monas. Alternatif kedua, ibu kota berada di kawasan Jabodetabek. Sedangkan alternatif ketiga berada di Pulau Jawa.

Baca: Jokowi Pilih Pindahkan Ibu Kota ke Luar Pulau Jawa, Apa Sebab?

Dari ketiga alternatif tersebut, Jokowi memilih alternatif terakhir yaitu memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. "Kalau saya, alternatif satu dan dua sudah tidak," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ramai-ramai Tepis Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024

22 menit lalu

Jokowi dan Ketum Parpol Bahas Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Pilgub DKI
Ramai-ramai Tepis Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024

Isu Jokowi cawe-cawe mencuat di Pilkada 2024. Benarkah demikian?


Pengamat Nilai Peran Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada 2024 Sebatas Kandisasi Calon

1 jam lalu

Adi Prayitno. ANTARA
Pengamat Nilai Peran Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada 2024 Sebatas Kandisasi Calon

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai peran cawe-cawe Jokowi dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di kandisasi calon terdekatnya.


Cerita Warga Kampung Nelayan Tambak Lorok Habiskan Puluhan Juta Rupiah demi Selamatkan Rumah dari Rob

13 jam lalu

Kondisi jalan di RW 16  Kampung Nelayan Tambak Lorok, Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 18 Juni 2024. Menurut penuturan warga, air masih rutin menggenang di jalanan kampung karena tanggul laut tahap I yang sudah dibangun masih rembes. Warga berharap tanggul laut Semarang tahap II yang kini masih proses pembangunan bisa lebih baik dan berhasil menahan rob masuk perkampungan. TEMPO/Riri Rahayu.
Cerita Warga Kampung Nelayan Tambak Lorok Habiskan Puluhan Juta Rupiah demi Selamatkan Rumah dari Rob

Sebelum ada tanggul tahap II yang dibangun di sisi timur, rob bisa setinggi satu meter.


Bulog akan Akuisisi Perusahaan Beras Kamboja, Pengamat: Sama Saja Menyubsidi Indonesia

14 jam lalu

Sejumlah pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Bulog akan Akuisisi Perusahaan Beras Kamboja, Pengamat: Sama Saja Menyubsidi Indonesia

Akuisisi perusahaan dan lahan padi di Kamboja oleh Bulog merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo atau Jokowi


45 Tahun Pandji Pragiwaksono, Komika Sentil Politik Dinasti Jokowi

14 jam lalu

Pandji Pragiwaksono. Foto: Youtube Pandji.
45 Tahun Pandji Pragiwaksono, Komika Sentil Politik Dinasti Jokowi

Pandji Pragiwaksono genap berusia 45 tahun. Sosok ini dikenal sebagai komika yang kerap kritis terhadap kebijakan publik yang menurutnya salah.


Raup Omzet Jutaan Rupiah, Jakarta Fair Bak Durian Runtuh bagi Penjual Kerak Telor

14 jam lalu

Penjual kerak telor, Aji (45), tampak sedang menyiapkan pesanan dari para pengunjung Jakarta Fair Kemayoran, pada Selasa, 18 Juni 2024. Pria asal Ragunan, Jakarta Selatan, ini telah menekuni pekerjaan menjajakan kuliner khas Betawi ini selama 15 tahun.  Tempo/Adil Al Hasan
Raup Omzet Jutaan Rupiah, Jakarta Fair Bak Durian Runtuh bagi Penjual Kerak Telor

Jokowi menyebut Jakarta Fair telah digelar sebanyak 55 kali.


Pesan Pengorbanan Idul Adha dari Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri

14 jam lalu

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani disambut Presiden Jokowi dalam cara jamuan santap malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Ahad malam, 19 Mei 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Pesan Pengorbanan Idul Adha dari Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri

Sejumlah tokoh memberikan pesan perayaan momen Idul Adha. Apa kata Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri Listyo Sigit?


Jokowi's Plot Kaesang Pangarep for Jakarta Regional Head Election

15 jam lalu

Jokowi's Plot Kaesang Pangarep for Jakarta Regional Head Election

President Jokowi is now plotting to put his youngest son, Kaesang Pangarep, as the deputy governor for Jakarta Regional Head Election.


Begini Respons PKS soal Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

16 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan sejumlah jajaran menyampaikan keterangan saat konferensi pers perihal situasi Koalisi Pilpres 2024, di kantor DPP PKS, TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu 2 September 2023. Dalam keterangannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap bertahan di Koalisi Perubahan dan Persatuan mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Respons PKS soal Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

PKS merespons soal cawe-cawe Jokowi. Bantah ditawarkan koalisi oleh istana.


PDIP Atur Strategi Lawan Calon Kepala Daerah yang Didukung Jokowi

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (ketiga kiri), Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kanan), Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi (kiri), dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi (kedua kiri) mengamati peta proyek tanggul laut (Sheet Pile) tahap II di kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer untuk pengendalian banjir rob dan penataan kampung nelayan Tambaklorok yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp386 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024 serta menjadi percontohan untuk daerah lain. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
PDIP Atur Strategi Lawan Calon Kepala Daerah yang Didukung Jokowi

Sejumlah petinggi PDIP mengatakan kepada Tempo bahwa partai mereka meyakini pilkada 2024 akan mempengaruhi hasil Pemilu 2029.