TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1. KPK menyangka Sofyan menerima janji hadiah terkait proyek tersebut.
Baca: Sofyan Basir jadi Tersangka, Proyek Listrik PLN Tetap Berjalan
Selain disangka menerima komitmen hadiah, hal yang membuat Sofyan menjadi tersangka adalah sejumlah pertemuan yang dia lakukan bersama dengan pelaku lain untuk membahas proyek tersebut. Di antaranya pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih, pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo, dan mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal terkait proyek PLTU Riau-1 yang akan dikerjakan perusahaan Johannes Kotjo,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Selasa, 23 April 2019.
Pertemuan-pertemuan yang dimaksud sempat disinggung dalam putusan untuk Eni Saragih yang dibacakan pada 1 Maret 2019. Dalam perkara ini, Eni telah divonis 6 tahun penjara karena menerima suap Rp 4,75 miliar dari Johannes Kotjo. Kotjo memberikan uang kepada Eni, karena telah membantunya memfasilitasi pertemuan dengan Sofyan Basir.
Pertama, Eni memfasilitasi pertemuan antara Sofyan Basir dan Direktur Pengadaan Strategis II PLN Supangkat Iwan Santoso dengan Ketua DPR Setya Novanto pada 2016. Dalam pertemuan yang dihelat di rumah Setya itu, tuan rumah meminta proyek PLTGU III Jawa kepada Sofyan. Namun, Sofyan mengatakan proyek itu sudah ada kandidat, lalu menawarkan proyek PLTU Riau yang belum memiliki kandidat.
Setelah itu, pada awal 2017, Sofyan dan Eni kembali bertemu di kantor PLN. Dalam pertemuan itu, Eni memperkenalkan Kotjo kepada Sofyan. Eni bilang Kotjo adalah pengusaha yang siap menggarap proyek PLTU Riau-1. Menjawab itu, Sofyan meminta agar penawaran proyek diserahkan kepada Supangkat Iwan Santoso.
Pada Juli 2017, Eni, Kotjo dan Sofyan kembali bertemu di kantor PLN. Iwan Santoso juga hadir. Atas perintah Sofyan, Supangkat menjelaskan soal mekanisme pembangunan Independent Power Producer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Masih pada 2017, Eni, Kotjo dan Sofyan Basir kembali bertemu di BRI Lounge. Dalam pertemuan itu, Sofyan mengatakan Kotjo akan mendapatkan proyek PLTU Riau-1 dengan skeman penunjukan langsung. Tetapi, anak perusahaan PLN yang nantinya akan masuk dalam konsorsium harus memiliki saham minimal 51 persen.
