Ingatkan Pentingnya Pemilihan Legislatif, Mahfud MD Cerita SBY

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahfud MD. TEMPO/Imam Sukamto

    Mahfud MD. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menceritakan pentingnya peran legislatif dalam penentuan kebijakan pemerintah. Dia berkaca pada sebuah episode saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bertemu dengan rombongan pemimpin redaksi media.

    Baca juga: Mahfud MD Punya Kriteria Khusus dalam Memilih Capres

    "Pak SBY ditanya para pimred, kenapa bapak enggak ambil kebijakan ini, ini jelas sangat diperlukan kok bapak diam saja sebagai presiden?" tutur Mahfud di kantornya, di bilangan Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2019.

    Mendapat pertanyaan itu, menurut Mahfud, SBY menjawab: sudahlah, sekarang sudah beda dengan Orde Baru. Dia mengatakan SBY menilai pada zaman Soeharto, presiden begitu digdaya. SBY mengibaratkan kalau presiden berdehem, maka seluruh rakyat akan ikut berdehem. "Tapi sekarang (jaman reformasi) enggak kayak gitu," kata Mahfud.

    Dia menceritakan saat itu SBY mengatakan tak bisa sesuka hati mengambil kebijakan, sebab juga ada peran DPR. Mahfud mengatakan saat SBY ingin mengambil kebijakan, DPR kerap tak setuju. Sementara, saat SBY dan DPR setuju malah giliran lembaga swadaya masyarakat yang tidak setuju. Saat LSM mengusulkan suatu kebijakan, malah giliran pers yang tidak setuju.

    Mahfud mengatakan saat itu SBY menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan seperti itu merupakan bagian dari demokratisasi. "Demokratisasi itu artinya kekuasaan dipencar, kalau dulu dipusatkan, saya pikir benar juga ini Pak SBY," kata Mahfud.

    Mahfud menceritakan hal tersebut untuk mengingatkan masyarakat pentingnya peran anggota dewan bagi pemerintahan ke depan. Karena itu, masyarakat juga harus perhatian dengan pemilihan legislatif bukan cuma pemilihan presiden 2019. Masyarakat, kata dia, harus meneliti rekam jejak anggota dewan sebelum memilih demi pemerintahan yang lebih baik.

    Baca juga: Mahfud MD Ajak Kaum Milenial untuk Tidak Golput

    Mahfud MD berkelakar memilih cerita pada zaman SBY supaya tidak dianggap politis karena pemilu akan digelar besok. Dia mengatakan tarik menarik kebijakan seperti jaman SBY juga terjadi antar Presiden Joko Widodo dan DPR saat ini. "Sekarang juga begitu," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.