Bawaslu Garut Jadwalkan Pemeriksaan Eks Kapolsek Pasirwangi Besok

Reporter

Mantan Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Aziz di Kantor Hukum dan HAM Lokataru di Jakarta Timur, Ahad, 31 Maret 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Garut - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah mengirim surat pemanggilan kepada mantan Kapolsek Pasirwangi Ajun Komisaris Sulman Aziz untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menuding Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna tidak netral dalam pemilihan presiden 2019.

Baca: Pengakuan Eks Kapolsek Pasirwangi: Baru Kali Ini Disuruh Berpihak

"Pemanggilan ini untuk mendengar langsung penjelasan dari Pak Sulman," kata anggota Bawaslu Kabupaten Garu Ahmad Nurul Syahid di Garut, Rabu, 3 April 2019.

Klarifikasi itu dijadwalkan pada hari Kamis, 4 April 2019. Dalam pemanggilan itu, Bawaslu ingin membahas tentang pernyataan Sulman Aziz menyebut Polri tidak netral, kemudian akhirnya mencabut kembali pernyataannya itu. Bawaslu Garut, kata dia, membutuhkan keterangan langsung dari perwira menengah itu terkait dengan tuduhannya kepada Polri yang akhirnya disiarkan melalui media massa di Jakarta.

"Meski sudah dicabut lagi pernyataannya, kami tetap harus melakukan klarifikasi," katanya.

Bawaslu Kabupaten Garut sampai saat ini belum memiliki bukti lain ketidaknetralan jajaran Polri di wilayah Resor Garut. Namun, bukti dalam kasus itu bisa saja diperoleh dari hasil investigasi Bawaslu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya hanya memiliki bukti pernyataan langsung Sulman di media daring. Karena itu, pihaknya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai data awal. "Sampai sekarang kami masih melakukan penelusuran dan belum memiliki bukti," katanya.

Selain memanggil Sulman, Bawaslu juga akan memintai keterangan lain dari sejumlah kapolsek di wilayah Polres Garut.

Baca: Polda Jabar Bantah Mutasi Sulman Aziz karena Masalah Pilpres

Terkait dengan rencana pemeriksaan terhadap Kapolres Garut, Ahmad mengatakan Bawaslu belum mengarah kepadanya karena harus memiliki data lebih dulu dari mantan Kapolsek Pasirwangi. "Belum mengarah ke sana, masih harus melihat hasil keterangannya seperti apa," katanya.






Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

3 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

8 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

16 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

18 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

20 hari lalu

Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

Dana yang ditransfer oknum tersebut senilai Rp 1,1 miliar tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok.


80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

25 hari lalu

80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

Delapan puluh warga di Jawa Tengah yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik melapor ke Bawaslu. Namanya ada di Sipol.


Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa

27 hari lalu

Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa

Bawaslu RI memutuskan menolak aduan laporan dugaan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran partai politik yang diajukan Partai Pemersatu Bangsa.


Bawaslu Tindaklanjuti 4 Laporan Parpol terhadap KPU ke Sidang Pemeriksaan

29 hari lalu

Bawaslu Tindaklanjuti 4 Laporan Parpol terhadap KPU ke Sidang Pemeriksaan

Bawaslu menggelar sidang pendahuluan terhadap laporan partai politik pada 25-26 Agustus 2022.


Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

38 hari lalu

Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

Pengajuan permohonan sengketa bisa dilakukan maksimal tiga hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU atau Berita Acara KPU.


Begini Isi Gugatan Farhat Abbas atas Tersingkirnya Partai Pandai di Tahapan Pemilu

38 hari lalu

Begini Isi Gugatan Farhat Abbas atas Tersingkirnya Partai Pandai di Tahapan Pemilu

Farhat Abbas mengklaim sudah melengkapi seluruh persyaratan Partai Pandai sesuai rentang waktu yang diberikan hingga 14 Agustus 2022.