Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengakuan Eks Kapolsek Pasirwangi: Baru Kali Ini Disuruh Berpihak

Reporter

image-gnews
Mantan Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Aziz di Kantor Hukum dan HAM Lokataru di Jakarta Timur, Ahad, 31 Maret 2019. TEMPO/M Rosseno Aji
Mantan Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Aziz di Kantor Hukum dan HAM Lokataru di Jakarta Timur, Ahad, 31 Maret 2019. TEMPO/M Rosseno Aji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Garut, Jawa Barat Ajun Komisaris Sulman Aziz mengatakan sudah menjadi polisi selama 27 tahun. Eks Kapolsek Pasirwangi ini mengaku baru kali ini diperintah untuk memenangkan salah satu calon presiden, yakni Joko Widodo atau Jokowi.

Baca: Mantan Kapolsek Mengaku Diperintah Atasan untuk Menangkan Jokowi

“Saya ini sudah 27 tahun menjadi polisi, saya ditugaskan ke mana-mana, baru di pilpres 2019 ini, ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon,” kata dia di kantor hukum dan HAM Lokataru, Jakarta, Ahad, 31 Maret 2019.

Sulman mengatakan perintah untuk memenangkan Jokowi datang dari Kepala Kepolisian Resor Garut. Perintah itu disampaikan dalam sebuah forum di Polres Garut pada Februari 2019. Ia menhaku, dalam forum itu ia diperintah untuk menggiring masyarakat supaya memilih Jokowi. Perintah yang sama juga diberikan kepada seluruh kapolsek di Kabupaten Garut. Para kapolsek, kat dia, juga disuruh untuk melakukan pendataan antara masyarakat yang memilih Jokowi dan Prabowo Subianto.

Sulman mengatakan bila gagal memenangkan Jokowi di wilayahnya, para kapolsek diancam akan dimutasi dari jabatannya. “Kalau paslon itu kalah di wilayah polsek masing-masing, maka kapolsek akan dimutasikan,” kata dia. Polisi yang telah dimutasi ke kesatuan lalu lintas Polda Jawa Barat itu mengaku tak tahu apakah perintah itu datang dari pucuk pimpinan polri atau bukan. Dia mengatakan hanya tahu diperintah oleh kapolres.

Baca: Kapolres Garut Sangkal Memerintahkan Kapolsek Menangkan Jokowi

Sulman kini sudah tak menjabat sebagai kapolsek. Per 8 Maret 2019, dia dimutasi menjaid Kepala Unit Seksi Pelanggaran Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Dia menduga dimutasi lantaran dituduh memihak pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tudingan tersebut muncul, lantaran Sulman pernah berfoto bersama tokoh masyarakat di Pasirwangi yang menjadi ketua panitia deklarasi dukungan untuk Prabowo-Sandi. Padahal, menurut dia, foto itu merupakan lampiran laporan kegiatan pengamanan acara deklarasi untuk atasannya. Selain itu, dia juga dituding memobilisasi masyarakat untuk mendukung capres nomor urut 02.

Saksikan: Video Mantan Kapolsek Pasirwangi Ungkap Perintah Menangkan 01

Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna membantah memerintahkan bawahannya untuk memenangkan salah satu capres. Dia mengatakan siap diperiksa dan diberi sanksi bila terbukti memerintahkan hal tersebut. “Enggak ada, saya siap diperiksa dan bila terbukti bersalah saya siap,” kata dia.

Budi membenarkan bahwa pernah menghelat pertemuan di kantornya. Namun, dia mengatakan pertemuan tersebut merupakan rapat bulanan yang rutin dilakukan oleh kepolisian. Dia mengatakan tak memberi perintah memenangkan salah satu calon di rapat itu. “Kami ada gelar operasional setiap bulan, di situ kapolsek pada kumpul, sharing ada masalah apa, semuanya terbuka,” kata dia.

Baca: Ada Kapolsek Mengaku Disuruh Dukung 01, Jokowi: Laporkan ke Saya

Terkait perintah mendata pendukung masing-masing capres, Budi membenarkan. Dia mengatakan pendataan itu dilakukan polisi untuk memetakan potensi konflik dalam Pemilu 2019. Pernyataan serupa juga pernah disampaikan Mabes Polri terkati survei untuk pemetaan potensi konflik tersebut. “Kami menimbang menjelang pemilu ini, kondisi menjadiagak sedikit hangat,” kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

39 menit lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

Ketua FPI menyinggung peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin. Berikut kilas balik peristiwanya.


Aksi 411 Singgung Soal Peristiwa KM 50, Ketua FPI sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi

1 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Aksi 411 Singgung Soal Peristiwa KM 50, Ketua FPI sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Ketua FPI Muhammad bin Husein Alatas menyinggung soal peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin.


Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan saat Wedangan dengan Respati Ardi-Astrid Widayani

4 jam lalu

Pertemuan antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dengan paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, Respati Ardi-Astrid Widayani (kanan) di Wedangan Pendhopo Solo, Jawa Tengah, Senin malam, 4 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan saat Wedangan dengan Respati Ardi-Astrid Widayani

Sehari usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Jokowi bertemu dengan paslon Pilkada Solo Respati Ardi-Astrid Widayani.


Jokowi Klaim Nonton Semua Debat Pilkada 2024

5 jam lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) usai menikmati sarapan di warung makan Soto Triwindu, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 27 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Klaim Nonton Semua Debat Pilkada 2024

Jokowi mengatakan setiap paslon memiliki visi-misi yang sesuai dengan keinginan mereka.


AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

11 jam lalu

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, 19 September 2024. Dok. Istimewa
AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan SBY bertemu dengan Prabowo di Cikeas.


Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

12 jam lalu

Pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen saat debat perdana Pilkada Jateng 2024 di Semarang, Rabu (30/10/2024). ANTARA/I.C. Senjaya
Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 28,8 persen atau unggul 0,7 persen dari rivalnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin


FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

12 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

Aksi 411 yang diinisiasi FPI mengklaim tuntutan mereka telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.


Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

13 jam lalu

Paslon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil - Suswono, saat Debat Kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pemilihan Tahun 2024, Concert Hall Ecovention Ancol, Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

Politikus Golkar Dave Laksono mengklaim dukungan KIM plus untuk Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta tetap solid.


Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

13 jam lalu

Antrean mengular di check in counter Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang Banten saat akhir libur panjang perayaan hari raya Waisak pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.


Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

14 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.