Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Manajemen Bantah Amien Rais Soal Misteri di Hotel Borobudur

image-gnews
Gestur Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat berbincang di ruang tunggu ketika mendatangi gedung KPK, Jakarta, Senin, 29 Oktober 2018. Kedatangan Amien untuk meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam menindak dan menuntaskan sejumlah perkara. TEMPO/Imam Sukamto
Gestur Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat berbincang di ruang tunggu ketika mendatangi gedung KPK, Jakarta, Senin, 29 Oktober 2018. Kedatangan Amien untuk meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam menindak dan menuntaskan sejumlah perkara. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Hotel Borobudur menjawab tudingan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut hotel tersebut menyimpan banyak misteri. Amien sebelumnya meminta agar penghitungan suara Pemilu Serentak 2019 tidak dilakukan di Hotel Borobudur, karena berpotensi menghasilkan kecurangan.

Marketing Communications Manager Hotel Borobudur Rizki Permata Sari mengatakan menolak dengan tegas pernyataan tersebut, dengan dalih tudingan Amien tidak berdasar. "Kami menolak dengan tegas pernyataan yang tidak berdasar, dan tidak dapat dibuktikan tersebut," ujar Rizki dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Rabu 27 Maret 2019.

Hotel Borobudur, kata Rizki bersikap terbuka mengenai setiap aktivitas dan peristiwa yang terjadi di hotel mereka. Mereka mengaku berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan demi menjaga kenyamanan dan keamanan para tamu.

Sebelumnya Amien Rais menilai Hotel Borobudur menyimpan misteri yang dapat menghasilkan kecurangan dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2019. Karenya Amien meminta agar proses penghitungan suara tak dilakukan di hotel tersebut.

Baca juga: Amien Rais Sebut Tanda Kekalahan Jokowi Makin Nyata

“Besok perhitungan hasil pemilu jangan pernah di Hotel Borobudur. Mereka banyak jin, banyak genderuwo di sana,” ujar Amien Rais seusai menghadiri seminar bertajuk Menuju Pemilu Adil dan Berintegritas: Bongkar Carut Marut DPT, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.

Amien pun merasa heran mengapa hotel yang terletak di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat itu selalu digunakan untuk penghitungan hasil suara Pemilu. Di Pemilu kali ini ia pun menyarankan agar penghitungan suara dilakukan di Kantor KPU atau Gedung DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Lebih baik di KPU atau di DPR. Sekali-kali jangan di Hotel Borobudur. Saya tahu di sana banyak sekali hacker dan lain-lain. Jadi kita yang sadar, jangan pernah di Borobudur,” kata Amien Rais.

Sementara itu, komisioner KPU Viryan Azis menyebutkan, bahwa sejak tahun 2014 tabulasi suara dilakukan di Kantor KPU.

Baca juga: Kubu Jokowi: Kami Rindu Amien Rais yang Dulu

“Saya gak tahu apa yang dimaksud Pak Amien. Tapi rekapitulasi Pemilu nasional dilakukan di Kantor KPU,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, pada penghitungan rekapitulasi suara Pemilu tahun 2004 dan 2009 dilakukan di Hotel Borobudur. Baru pada tahun 2014, penghitungan dilakukan di Kantor KPU.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

9 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

12 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

13 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

14 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

23 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

1 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

1 hari lalu

Salah seorang pengunjung melihat pigura bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

Pengrajin pigura bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai marak usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

1 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

PDIP layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran.