Menjelang Pemilu, TNI Bantu Polri Kejar Kelompok Bersenjata Papua

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI dan Polri mengusung peti jenazah korban KKB di Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat, 7 Desember 2018. Dalam insiden penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, 19 orang pekerja dan seorang tentara dinyatakan meninggal. ANTARA/Jeremias Rahadat

    Prajurit TNI dan Polri mengusung peti jenazah korban KKB di Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat, 7 Desember 2018. Dalam insiden penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, 19 orang pekerja dan seorang tentara dinyatakan meninggal. ANTARA/Jeremias Rahadat

    TEMPO.CO, Jakarta - Mengamankan Pemilu di Kabupaten Nduga, Papua, personel TNI memberikan bantuan operasi kepada Polri untuk penegakan hukum. Targetnya mencari kelompok bersenjata buronan yang tercantum dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri yang dikejar karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Nduga, Papua.

    “Kami TNI yang membackup Polri membantu menangkap hidup-hidup maupun meninggal para DPO itu," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jumat, 22 Maret 2019.

    Baca: Jokowi Perintahkan Selesaikan Kelompok Bersenjata di Papua

    Pengamanan Pemilu di Kabupaten Nduga sudah diatur berdasarkan tingkat kerawanan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk pengamanan dan penanggulangan potensi gangguan tetap akan dilaksanakan. "Tentu di Papua kan berbeda (pengamanan), cara pemungutan suara (juga) berbeda."

    Sebelumnya, insiden baku tembak itu terjadi pada Rabu pagi, 20 Maret 2019 di Bandara Mugi Distrik Mugi, Kabupaten Nduga. Kontak tembak antara anggota Brigade Mobil (Brimob) dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua. Seorang anggota Brimob gugur, sedangkan dua lainnya terluka tembak.

    Tak hanya kontak senjata dengan anggota Brimob pada awal Maret 2019, 25 pasukan TNI Satuan Tugas Penegakan Hukum diserang sekitar 50 orang bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Tiga prajurit TNI gugur dalam insiden itu.

    Baca: Panglima TNI akan Gelar Operasi Psikologi dan Teritorial di Papua

    Menurut Sisriadi, operasi masih tetap dilakukan. Jika ada perbedaan perubahan status, cara kerjanya hanya akan berbeda sedikit tapi secara taktis, teknis sama dengan operasi militer. "Status (darurat militer) itu kewenangan pemerintah, TNI hanya melaksanakan apapun statusnya,"

    Jika status berubah, komando pengendalian akan berubah. "Apapun statusnya, saat ini status sipil sehingga (status) kelompok bersenjata masih berlaku.”

    Menurut dia, untuk peningkatan status keamanan pastinya pemerintah punya pertimbangan lain selain pertimbangan taktis. Biasanya mempertimbangkan masalah ekonomi,politik, hubungan luar negeri dan sebagainya. "(Kalau) TNI pertimbangan taktis dan teknis di lapangan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?