Panglima TNI akan Gelar Operasi Psikologi dan Teritorial di Papua

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2019 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 31 Januari 2019. 3 pokok prioritas utama yang akan dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI di tahun 2019 yakni, terkait gangguan keamanan di Papua, rawan bencana, dan mensukseskan Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2019 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 31 Januari 2019. 3 pokok prioritas utama yang akan dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI di tahun 2019 yakni, terkait gangguan keamanan di Papua, rawan bencana, dan mensukseskan Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, JakartaPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan TNI akan melakukan operasi psikologi dan teritorial di Papua. Hal itu, kata dia, bertujuan agar rakyat Papua ketika melihat TNI berbaju loreng turun di lapangan, mereka tidak ketakutan dan menerima kehadiran prajurit TNI.

    Baca: Banyak Perwira Menganggur, Panglima TNI Menunggu Revisi UU TNI

    Hadi mengatakan operasi psikologi dan teritorial dilaksanakan untuk mengurangi operasi tempur. Sehingga mengurangi banyaknya korban karena mereka adalah saudara sebangsa.

    “Oleh Karena itu cara yang mungkin adalah pendekatan ke masyarakat dan menyadarkan apa keinginan mereka akan kita wadahi dan penuhi, asal jangan berkeinginan berpisah dari NKRI,” kata Hadi dalam keterangan tertulis, Kamis, 31 Januari 2019.

    Hal itu Hadi sampaikan didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna usai menutup Rapim TNI Tahun 2019 di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

    Dia mengatakan mungkin keinginan mereka, yaitu penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan Trans Papua akan kita penuhi dan akan dibicarakan dengan kepala suku di sana. "Kami sudah bekerja sama dengan PUPR dan BUMN untuk bisa mewadahi keinginan mereka,” ujar Hadi.

    Seperti diketahui, pada 1 dan 2 Desember 2018, sebanyak 28 pekerja jalan TransPapua dari PT Istaka Karya menjadi korban kekerasan dari kebiadan KKB pimpinan Egianus Kogoya bersama puluhan anak buahnya.  

    Akibat kekerasan itu, kata dia, masyarakat Nduga menjadi trauma oleh kejahatan KKB, sementara TNI dan Polri sedang melaksanakan tugas negara, melindungi rakyat agar tidak terjadi aksi kekerasan.  

    Lebih lanjut Hadi mengatakan, selain gangguan keamanan di Papua, tantangan TNI ke depan adalah masalah penanggulangan bencana alam dan Pemilu 2019 baik pemilihan Presiden/Wakil Presiden juga Pemilu DPR dan DPD.

    Simak juga: TNI Gunakan Teknologi Militer Lawan Kelompok Bersenjata Papua

    “Sehingga Alutsista dan sumber daya manusia harus siap semuanya dan kita tetap berkoordinasi dengan BNPB serta tetap kita mengembangkan kemampuan kita adalah pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana,” kata Panglima TNI Hadi Tjahjanto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.