Anggota DPR Sarankan 5 Langkah Tumpas Kelompok Bersenjata Papua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI dan Polri mengusung peti jenazah korban KKB di Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat, 7 Desember 2018. Aparat keamanan masih menyisir tiga korban lagi di lokasi sekitar jembatan Jalan Trans Papua. ANTARA/Jeremias Rahadat

    Prajurit TNI dan Polri mengusung peti jenazah korban KKB di Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat, 7 Desember 2018. Aparat keamanan masih menyisir tiga korban lagi di lokasi sekitar jembatan Jalan Trans Papua. ANTARA/Jeremias Rahadat

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyarankan lima langkah strategis yang harus diambil pemerintah untuk menumpas gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

    Baca juga:  Kontak Senjata di Papua, 3 Prajurit TNI Gugur

    Pertama, menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI itu, pemerintah harus segera membenahi pelaksanaan otonomi khusus di Papua, agar secara nyata mampu menyejahterakan rakyat Papua. "Pemerintah harus bisa mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan di Papua," kata Sukamta di Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019.

    Kedua, katanya, pemerintah perlu menguatkan peran intelijen di Papua untuk mengungkap dan memutus mata rantai organisasi separatis serta tentunya mampu menghentikan alur pasokan senjata.

    Ketiga, pemerintah melalui TNI perlu melokalisasi untuk menutup dan mempersempit ruang gerakan separatis agar lebih mudah ditangani.

    "Keempat, agar TNI bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal, pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai amanat UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur keterlibatan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP)," ujarnya, Ia menilai, selain dikategorikan gerakan separatis, yang terjadi di Papua ini juga masuk kategori terorisme karena sudah menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, korban massal, dan menimbulkan kerusakan obyek vital.

    Kelima, menurut dia, pemerintah harus menempuh jalur diplomasi, baik tingkat regional maupun internasional, karena langkah diplomasi dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak berdasar dan lemah.

    "Semoga keberhasilan resolusi konflik separatis dapat terulang dalam kasus separatisme di Papua ini," katanya.

    Baca juga: Jenazah 3 Prajurit TNI yang Gugur di Nduga Disemayamkan di Mimika

    Selain itu, Sukamta mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya bisa menyelesaikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan baik dan sukses, karena itu pemerintah saat ini juga tertantang untuk bisa menyelesaikan secara tuntas gerakan separatis di Papua.

    Namun Sukamta menyesalkan, pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan gerakan separatis OPM di Papua terkesan masih tambal sulam.

    "Korban akan terus berjatuhan jika persoalan separatis tidak selesai. Karena itu pemerintah harus punya langkah yang strategis dan menyeluruh untuk menyelesaikan konflik separatis ini secara tuntas," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.