INFO NASIONAL - Sesjen MPR RI Ma’ruf Cahyono mengingatkan, perkembangan teknologi informasi (TI) merupakan modal dan potensi bangsa jika dimanfaatkan sebagai alat komunikasi sesama anak bangsa, dan alat untuk merekatkan silaturahim. Dia berharap, penggunaan teknologi informasi seperti Facebook, WhatsApp, dan lainnya, harus mampu meningkatkan produktifitas sumberdaya manusia Indonesia. Hal ini bertujuan agar pengaruh negatif perkembangan teknologi informasi itu bisa diminimalisir.
Ma’ruf Cahyono menyampai hal itu di depan sekitar 400 peserta sosialisasi Empat Pilar MPR di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Balige, Sumatera Utara, Selasa, 19 Maret 2019. Para peserta sosialisasi yang terdiri dari unsur perangkat daerah seperti forkompimda, camat, kepala sekolah, guru, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, unsur ormas orsospol, LSM, dan lainnya, memenuhi bangunan pendopo yang tanpa ditutupi oleh dinding. Juga hadir dan berperan sebagai narasumber anggota MPR dari Kelompok DPD RI Parlindungan Purba, dan Edison Manurung selaku staf khusus Ketua DPD RI. Selain itu, hadir dan memberi sambutan Bupati Tobasa Darwin Siagian beserta unsur Forkompimda Kabupaten Tobasa, dan tamu undangan lainnya.
Ma’ruf menjelaskan, teknologi informasi harus digunakan untuk hal-hal yang produktif. Teknologi informasi layaknya digunakan untuk membangun cita persatuan bangsa, dan untuk kesatuan negara dalam wadah NKRI. “Untuk itu kita harus bersama-sama membangun bangsa sekaligus membangun negara,” ujarnya.
Kata Ma’ruf, untuk membangun bangsa dan negara diperlukan aktualisasi nilai-nilai luhur dan jatidiri bangsa yang disebut Pancasila. Persatuan Indonesia sebagai komitmen kebangsaan, adalah salah satu dari karakter bangsa Indonesia yang dijiwai oleh karakterisitik bangsa lainnya, yakni sebagai bangsa yang religius, humanis, demokratis, dan adil.
Ma'ruf mencontohkan, nilai-nilai luhur bangsa yang sering diabaikan seperti nilai demokratis. Penyelesaian masalah dan mencari solusi dengan musyawarah mufakat bulat jarang dilakukan. Pada akhirnya, yang terjadi adalah prinsip mayoritas yang menekan golongan minoritas. Dengan demikian, cita kemanusian dan keadilan tidak mudah diwujudkan. Keputusan dan kebijakan yang diambil, tidak mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat. Itulah yang menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan konflik. “Ini yang tidak baik. Seharusnya itu untuk memupuk dan memantapkan persatuan bangsa dan kesatuan negara. Saya pikir, nilai-nilai demokrasi khas Indonesia inilah yang harus terus dihidupkan. Sehingga persatuan Indonesia semakin kokoh, sebagai syarat mewujudkan cita-cita negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar, “ katanya.
Jadi, menurut Ma’ruf, kalau musyawarah mencapai mufakat dilakukan atas dasar nilai-nilai transendental hikmat kebijaksanaan, maka apa pun keputusan yang diambil akan bisa diterima oleh semua pihak dan semua bertanggung jawab melaksanakannya.
Bupati Tobasa Darwin Siagiaan menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, ini untuk kedua kali sosialisasi Empat Pilar MPR diselenggarakan di Tobasa, setelah kegiatan yang sama diselenggarakan pada 2016 lalu dan dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta.
Sebenarnya, kata Darwin, untuk Kabupaten Tobasa khususnya daerah sekitar Danau Toba, masalah Empat Pilar tidak ada persoalan. Karena Empat Pilar ini ada hubungannya dengan adat. “Maka, di sini segala masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah di atas makanan,” katanya.
Darwin juga menggambarkan bagaimana di daerah penghasil pertanian ini merawat keberagaman. “Di sini ada kegiatan gereja yang melayani umat muslim. Begitu pula kalau umat muslim punya hajatan, yang melayani umat kristiani,” ujar Darwin. (*)
